Baca tanpa iklan
Tetapi ketika tidak bisa diklasifikasikan dana tersebut sumbernya dari mana maka ini persoalan PPATK yang serius.
Lalu kalau ini tidak terjadi, ini juga bisa terjadi pencederaan.
Ini masalah mengganggu integritas pejabat terkait dan juga terkait integritas sistem keuangan.
Dalam konteks sistem keuangan di Indonesia tidak boleh dipakai untuk main-main, apalagi untuk kejahatan.
"Untuk itulah PPATK terus melakukan penelitian sampai nantinya dihasilkan analisis yang akhirnya akan disampaikan ke Kapolri. Memang harus diakui secara domestik, sampai siang ini data transaksi itu memang belum ada," ujarnya.
Menurutnya, itu bisa dikatakan sesuatu yang bisa dimemonitor, karena PPATK mempunyai kewenangan untuk memonitor sistem keuangan.
Sebagai contoh kalau ada transfer sebesar ini maka sudah jadi kewajiban untuk diperiksa.
Tidak hanya itu, bank segera mungkin untuk melaporkan ke PPATK kalau ada keuangan yang mencurigakan.
Jangan salah paham dulu, ini bukan dalam konteks suatu kejahatan.
Tapi ini transaksi keuangan yang mencurigakan dan harus diperiksa PPATK.
"Sebetulnya kategori uang besar, transaksi besar biasanya dalam hal bisnis sudah biasa. Kalau tidak ada isu maka uangnya mudah saja ditransfer. Tetapi kalau ada isu tentunya akan jadi persoalan, misalnya uang ini dari mana dan apakah ada terkait dengan kejahatan dan lain-lain," katanya.
Baca juga: Tanggapan Kompolnas soal Kasus Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio: Perlu Bantuan PPATK untuk Melacak
Tapi kalau uangnya tidak ada permasalahan maka mudah saja ditransfer dalam jumlah berapapun dengan sistem elektronik yang dimiliki saat ini.
"Kenapa ini jadi isu ya karena jumlah nilainya cukup besar Rp 2 Triliun. Kalau menurut pengamatan kita, ketika profil orang tersebut dengan jumlah uang dan pejabat itu menjadi isu utama, dan kenapa itu mendasari kita perlu menelitinya," katanya.
Makanya kalau sampai terjadi seperti ini harus ditangani dengan baik.