Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan APBD Tahun Anggaran 2022 saat ini sudah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Pihaknya ingin seluruh Pemda di Jawa Tengah bisa mengikuti pemanfaatan anggaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
"Adapun Surat Edaran dengan Nomor 910/4350/SJ tanggal 16 Agustus 2021 tentang Kebijakan Dalam Penyusunan APBD TA 2022, yang mengatur enam poin krusial yang harus dilakukan oleh Pemda," terangnya.
Ganjar juga berpesan agar Pemda bisa melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pemanfaatan anggaran APBD 2022.
"Tahun depan kami masih memprioritaskan APBD untuk pemulihan ekonomi yang sempat terpuruk, dan penanganan covid-19," tegasnya.
Di dalam enam poin krusial pemanfaatan APBD yang disampaikan oleh Kemendagri, Pemda diminta memprioritaskan penggunaan dana desa untuk program perlindungan sosial dan penanganan covid-19.
"Namun di tahun 2021 ini belum 100 persen dana desa terserap untuk kebutuhan perlindungan sosial maupun penanganan covid-19," ucapnya.
Meski tahun depan masih ada refocusing anggaran belanja untuk kebutuhan kedinasan, Ganjar menjamin tidak ada pelayanan publik yang tersendat karena hal itu.
"Sama sekali tidak berpengaruh pada pelayanan publik, meskipun masih ada refocusing anggaran di tahun depan," pungkasnya.
Pembangunan infrastruktur
Terpisah, APBD 2022 Kota Semarang dialokasikan 35% untuk pemulihan ekonomi. Walikota Semarang Hendrar Prihadi atau Hendi menyebutkan, selain untuk pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur juga mendapat perhatian.
Tahun 2022 ada sejumlah rencana pembangunan infrastruktur yang akan dikerjakan diantaranya pembangunan ruang kelas baru di SDN Ngaliyan 04 dan SMPN 38 Semarang dengan masing-masing anggaran Rp 2,38 miliar dan Rp 6,50 miliar.
Di bidang kesehatan, Pemkot melanjutkan pembangunan Puskesmas Bulusan dengan anggaran senilai Rp 2,04 miliar dan pembangunan gedung IGD RSUD Wongsonegoro menelan anggaran Rp 40,96 miliar. Puskesmas Mijen tahap II juga dianggarkan Rp 2,48 miliar. Pembangunan RSUD tipe D Mijen tahap III dianggarkan Rp 8,47 miliar.
Untuk penanganan banjir, ada beberapa pekerjaan peningkatan drainase dan saluran antara lain di Jalan Gatot Soebroto, Jalan Empu Tantular, Jalan Pemuda, Jalan Tentara Pelajar, Kedungmundu, dan Soekarno Hatta.
Gedung Shopping Center Johar (SCJ) telah masuk dalam anggaran 2022 sebesar Rp 5,29 miliar. Beberapa pembangunan lainnya untuk bidang kesenian, pariwisata, olahraga, dan perkantoran juga akan digarap oleh Pemerintah Kota Semarang pada 2022 mendatang.
"Cukup banyak infrastruktur yang kami bangun pada 2022," ucap Hendi.
Adapun insentif tenaga kesehatan, Hendi menjelaskan, akan menyesuaikan kebijakan dan menunggu anggaran Pemerintah Pusat. Pada 2021 lalu, pihaknya menggelontorkan Rp 61,88 miliar.
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Semarang juga menyiapkan tunjangan kerja bagi aparatur sipil negara (ASN). Tunjangan kerja ASN pada 2022 senilai Rp 674,30 miliar yang terdiri dari tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, dan prestasi kerja baik ASN ataupun P3K.
Insentif nakes
Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet (FBS), mengungkapkan ada sejumlah prioritas alokasi APBD Kabupaten Demak 2022 yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna beberapa waktu lalu. Diakuinya, saat ini RAPBD 2022 Demak masih dievaluasi oleh Gubernur Jateng.
"Ya tentunya saat ini masih pada kesehatan, penanganan Covid-19 dan pemulihannya, serta peningkatan ekonomi,” kata Slamat sapaan Ketua DPRD Demak, Minggu (12/12).
Ada penambahan anggaran untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, yaitu untuk belanja insentif tenaga kesehatan di puskesmas dan vaksinasi Covid-19. Selain itu, penambahan anggaran juga terlihat pada RSUD Sunan Kalijaga Demak dan RSUD Sultan Fatah untuk belanja insentif tenaga kesehatan.
Mitigasi dan penanggulangan bencana di Demak juga mendapat prioritas. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), juga mendapat porsi alokasi APBD. Terkait dengan Kunker tak ada penganggaran khusus. (afn/eyf/rez)