Pasal 63 dalam Perda ini secara spesifik menegaskan larangan dalam mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, serta membuang sampah ke media lingkungan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan.

Disebutkan juga, setiap pihak yang melanggar ketentuan terkait pengelolaan sampah akan mendapatkan ancaman pidana paling lama 6 bulan atau denda sebesar paling banyak Rp50 juta.

Ancaman denda terhadap pelanggaran pengelolaan sampah tersebut kembali ditegaskan oleh Bupati Ade Yasin pada tahun 2019.

"Pemerintah Kabupaten Bogor tidak segan-segan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang membuang sampah sembarangan. Sanksinya berupa kurungan paling lama tiga bulan dan denda Rp50 juta," ujarnya seperti dilansir Kompas.com, Selasa (11/6/2019).

Baca juga: Ribuan Ikan Mati Cemari Sungai Cikaniki Bogor, Kepala Desa: Biasanya Warga mencuci dan Mandi Disitu

DLH Kabupaten Bogor sejak Januari 2020 telah menggandeng Waste4Change serta Dow Indonesia dalam menjalankan program optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah - Reduce Reuse Recycle (TPS3R) dan Bank Sampah di Kabupaten Bogor.

Dengan melibatkan lebih dari 20 orang Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), program tersebut diharapkan menjadi solusi efektif manajemen sampah berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bogor. Pada Bulan Mei 2021, program TPS3R dan Bank Sampah diklaim sukses meningkatkan daur ulang hingga 20,154 ton sampah di Kabupaten Bogor.

Meski sudah ada perda serta pelaksanaan inisiatif tersebut, kenyataan di lapangan, pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor masih belum terlaksana efektif.

Mengutip data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor yang dilansir artikel Kompas 16 Juli 2020 lalu, total jumlah sampah di wilayah Kabupaten Bogor bisa mencapai 2.900 ton per hari. Namun, yang dapat ditangani secara efektif dalam sehari hanya mencapai 600 ton.

Volume sampah yang tak ditangani secara optimal akhirnya berakhir jadi tumpukan di tepi jalan, bahkan di sungai. Kondisi timbulan sampah ini kian parah seiring masa pembatasan sosial selama pandemi Covid-19 berlangsung.

Produksi sampah 2.900 ton per hari tersebut berarti setara dengan setengah kilogram sampah per kepala, dengan asumsi jumlah penduduk sebanyak 5,9 juta jiwa.

Sebanyak 230 armada truk sampah di Kabupaten Bogor dengan kemampuan satu rit sekali jalan itu hanya mampu mengangkut 538,22 ton sampah per hari atau setara 13.455 ton sampah per bulan.

Sisa sampah yang tidak terangkut tadi harus dibakar setiap harinya di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, Kecamatan Cibungbulang, yang hanya memiliki luas sekitar 3,7 hektare, sehingga berpotensi tak dapat menampung lebih banyak sampah dalam waktu dekat.

"Itu asumsi kita (2.900 ton) setiap harinya. Tapi 538,22 ton yang baru terangkut dan sisanya ada sekitar 2.400 ton terpaksa dibakar di Galuga," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kabupaten Bogor Anwar Anggana, Rabu (15/7/2020).

Terulangnya kasus pencemaran di Situ Citongtut yang menyebabkan kematian ikan-ikan dan banyaknya timbulan sampah plastik mengindikasikan bahwa hingga kini, Perda yang diterapkan memang belum optimal.