Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, RIAU - Humas PT Duta Swakarya Indah (PT DSI), Haris, mengatakan seratusan orang berbaju ormas tertentu membakar ban diduga menghalangi pihak Pengadilan Negeri (PN) Siak dan kepolisian melakukan eksekusi lahan di lintas Siak-Dayun, Provinsi Riau, Rabu (3/8/2022) lalu.
Akibatnya 4 orang anggota Ormas mengalami luka bakar dan dua orang ditangkap polisi.
Akibat bentrok ini eksekusi lahan oleh pihak Pengadilan Negeri (PN) Siak dihentikan sementara.
Haris mengatakan tidak terima tindakan premanisme semacam ini.
"PT DSI meminta agar tindakan oknum ormas melawan PN yang sedang melakukan pekerjaannya yang sah dan melawan kepolisian yang hadir agar segera diproses kepolisian," kata Haris dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Kamis (4/8/2022).
Baca juga: Gotong Royong Dorong Pembangunan Indonesia Melalui Siak Hijau
Menurut dia UU memberikan kewenangan kepada PN melakukan eksekusi seperti yang termaktub dalam KUH Pidana pasal 212 dan 216.
Sementara itu, Kuasa Hukum PT. DSI, Suherman meminta pihak kepolisian agar dapat menindak para penyusup yang tidak bertanggung jawab menyebar hoax dan memprovokasi soal eksekusi lahan dan apalagi menuduh PT DSI.
"Tuduhan dan hasutan kepada masyarakat tidak dibenarkan," ujarnya.
Menurut dia, unsur pidana bisa dikenakan kepada siapa yang menghalangi, melawan petugas yang melakukan kegiatan eksekusi seperti yang termaktub dalam KUH Pidana pasal 212 dan 216.
Sementara itu, Kuasa Hukum PT. DSI, Suherman meminta pihak kepolisian agar dapat menindak para penyusup yang tidak bertanggung jawab menyebar hoax dan memprovokasi soal eksekusi lahan dan apalagi menuduh PT DSI.
"Tuduhan dan hasutan kepada masyarakat tidak dibenarkan," ujarnya.
Humas PT. DSI menyampaikan bahwa ada hal sesat yang diframing oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan pemerintah dan pejabat yang bertugas.
Diantaranya PN Siak tidak dalam kapasitas untuk menjawab atau merespon pihak luar pada waktu dan tempatnya SOP kegiatan Eksekusi
"Sebab kegiatan eksekusi bukanlah tempat untuk mensidangkan pokok materi sidang yang sudah diputuskan oleh 4 tingkat hakim setelah PK tersebut," ujar Haris.
"Framing menjatuhkan pemerintah dengan Mengadili PN tentang tidak hadirnya BPN seakan- akan PN salah untuk menciptakan kebencian dari masyarakat. Padahal SOP- nya konstatering tidak ada kewenangan hak dan kewajiban BPN untuk ambil andil," kata dia.
Selain itu, Haris mengatakan lokasi tereksekusi adalah lokasi yang telah dilakukan kunjungan dan pencocokan oleh sidang lapangan dimasa sidang perkara juga masa sita eksekusi.
"Jadi kami minta agar jangan lagi membuat rekayasa SOP sesat melalui berita untuk menyudutkan, menjatuhkan dan memancing kebencian pada pegawai pemerintah," ujarnya.
Pihaknya menegaskan bahwa tidak ada bentrokan dengan pihak kami atau antar pihak dalam kegiatan eksekusi.
"Tapi pihak luar berbaju ormas dan bendera ormas yang melakukan aksi anarkis sendiri," katanya merespon pemberitaan Tribun.
Dikatakan bahwa penghentian eksekusi bukan karena bentrokan.
Melainkan kerena adanya aksi anarkis mulai pelemparan bendera merah putih dan teriakan kata BUNUH ke arah petugas yaitu PN.
Sebelumnya diberitakan Tribun Pekanbaru, PN Siak kembali menetapkan pencocokan (constatering) dan eksekusi lahan PT Karya Dayun (KD) pada 3 Agustus 2022.
Surat penetapan constatering dan eksekusi lahan yang ditujukan kepada Direktur PT KD selaku termohon eksekusi tersebut diterbitkan pada Rabu (27/7/2022).
Sumber Tribunnews.com/Tribun Pekanbaru