TRIBUNNEWS.COM, JAYAPURA - Sikap Gubernur Papua Lukas Enembe yang sudah membuka diri terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat warga Papua lega.

Lukas dikhabarkan telah bersedia menerima kedatangan tim dokter independen dari KPK untuk memeriksa kesehatannya di rumah kediaman di Koya Tengah, Jayapura.

Tokoh dari wilayah adat Tabi Kabupaten Jayapura yang juga adalah Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP),  Benhur Yaboisembut mengapresiasi perkembangan sikap Lukas.

Sikap Lukas itu akan mempercepat penyelesaian proses hukum terkait dugaan korupsi yang dituduhkan KPK kepada Lukas.

“Kalau Pak Lukas Enembe sudah membuka diri bertemu langsung dengan KPK, ini adalah jalan yang terbaik.

Sebagai masyarakat adat Tabi kami sangat mendukung,” ungkap Benhur di Jayapura, Kamis (27/10/2022).

Baca juga: Eks Petinggi OPM Soroti Kabar Lukas Enembe Sakit dan Hilangnya Fokus Pembangunan Papua

Sekretaris Dewan Adat Suku (DAS) Moy ini mengimbau kepada kelompok masyarakat pendukung Lukas Enembe untuk tidak menghambat dan menghalang-halangi KPK memeriksa Lukas yang sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi.

Ia berharap agar kelompok pro Lukas memberikan kesempatan kepada Pak Lukas untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang disangkakan kepadanya.

“Karena Pak Lukas sendiri sudah membuka diri, kenapa masyarakat harus menghalangi atau menghambat?’’ tanya Benhur.

Benhur menilai, sikap kelompok massa pendukung Lukas yang selama ini menghalang-halangi KPK memeriksa Lukas telah membuat penyelesaian persoalan Lukas tertunda.

Maka Benhur berulang kali meminta kelompk masyarakat yang saat ini masih berjaga di sekitar rumah kediaman Lukas untuk membubarkan diri, pulang ke rumah dan kembali ke aktivitasnya masing-masing.

“Sehingga jalannya pemeriksaan Pak Lukas oleh KPK bisa berjalan cepat dan lancar. Dan di situ masyarakat bisa merasa lega, bahwa apakah dugaan Pak Lukas menggunakan uang negara untuk melakukan perjudian di luar Indonesia atau dimana pun, supaya jelas. Kalau itu uang pribadinya, ya berarti Pak Lukas bebas dari tuntutan,” sebut Benhur.

Tetapi, lanjut Benhur, kalau terbukti Lukas menggunakan uang negara untuk berjudi maka gubernur dua periode itu harus mempertanggung jawabkannya, entah dengan mengembalikan uang negara atau dengan cara apapun.

Pelayanan pemerintahan kepada masyarakat Papua semenjak Lukas sakit tak luput dari perhatian Benhur.

Ia menilai telah terjadi penurunan kinerja di tubuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, lebih-lebih pasca Lukas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Benhur mendesak Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri untuk menunjuk pejabat yang dinilai tepat dan berkompeten untuk memulihkan kinerja Pemprov.

Benhur mengatakan, masyarakat sangat membutuhkan pembangunan, ekonomi mereka harus terbangun dan ada hal-hal urgen lain yang sedang dihadapi di tahun-tahun politik ini. Benhur menyebut sejumlah hal urgen dimaksud, seperti Pemilu legislatif dan Pilpres yang tinggal setahun lagi akan dihadapi oleh masyarakat Papua, serta pembentukan tiga provinsi baru hasil pemekaran dari Provinsi Papua yang juga perlu diurus dengan baik oleh provinsi induk.

Baca juga: Kisah Perempuan Adat Mee Pago Nabire Papua Sukses Sekolahkan Anak-anaknya dari Usaha Merajut Noken

“Ini sangat urgen. Kalau tidak ada pengganti (Pj. Gubernur) maka sudah jelas, semua urusan itu akan tertunda, terhambat. Sudah ada pemekaran tetapi tidak ada yang mengatur, siapa penjabat-penjabat yang akan duduk disana. Jadi harus diganti sesegera mungkin. Itu harapan kami masyarakat adat,” tutup Benhur.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi akan datang ke Jayapura bersama tim dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe.

Ketua KPK, Firli Bahuri menyatakan, pemulihkan kesehatan Lukas Enembe yang sedang sakit saat ini jauh lebih penting.

Setelah dipastikan sehat, maka pemeriksaan terkait kasus dugaan suap akan dilakukan.

“Jauh lebih penting bagaimana kita bisa memulihkan kesehatan beliau karena beliau adalah gubernur, beliau sudah memberikan bakti pada negara ini,” kata Firli dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kamis (28/10/2022).

Firli menuturkan, upaya memulihkan kesehatan Lukas merupakan amanat Pasal 112 dan 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal tersebut menyatakan bahwa ketika seseorang tidak dapat memenuhi panggilan penegak hukum dengan alasan yang patut dan wajar seperti sakit, maka dilakukan upaya pengobatan.

“Misalkan, sakit, maka tugas utama kita mempercepat kesehatannya supaya lebih pulih,” ujarnya.

Menurut dia, KPK ingin mengedepankan pemenuhan hak seorang tersangka. Saat ini, KPK telah berkoordinasi dengan tim medis dari IDI terkait keberangkatan untuk memeriksa Lukas di kediamannya di Jayapura, Papua.

Kendati demikian, ia menegaskan kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas akan tetap diusut hingga tuntas.

 “KPK tetap menuntaskan perkara ini,” tutur Firli.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Sebut Lebih Penting Pulihkan Kesehatan Lukas Enembe Lebih Dulu, KPK Janji Tetap Tuntaskan Perkara