News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Gelar Pelatihan P3PD di Sumut, Kemendagri Harap Dana Desa Persempit Ketimpangan dengan Kota  

Penulis: Hasiolan Eko P Gultom
Editor: Eko Sutriyanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Fasilitasi Kerjasama, LPD, dan BPD Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Murtono saat kegiatan Pelatihan Paningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, di Sumatera Utara (Sumatera Utara), Rabu (08/11/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com Hasiolan EP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana Harian Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P Bolombo menyatakan, pemerintah memberikan perhatian besar kepada desa-desa di Indonesia.

Hal itu ditunjukkan berupa pemberian dana desa sejak 2015-2023, yang besarannya meningkat hingga tiga kali lipat.

Pemberian dana tersebut diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, serta mempersempit ketimpangan antara desa dengan kota.

"Dana Desa per Desa meningkat 3 kali lipat dari Rp 280,3 juta per desa tahun 2015 menjadi Rp 907,1 juta per desa di tahun 2023," katanya saat menutup kegiatan Pelatihan Paningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, di Sumatera Utara (Sumatera Utara), Rabu (8/11/2023).

Total Dana Desa dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp 538,9 Triliun. Terjadi kenaikan transfer Dana Desa dari tahun ke tahun. Pada 2015 alokasi dana desa sebesar Rp 20,67 triliun, namun terus meningkat, hingga pada 2023 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 70 triliun.

Baca juga: Tidak Sebesar Usulan DPR, Menko PMK: Presiden Minta Dana Desa Tak Naik Drastis

Menurut La Ode, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit ketimpangan, pemerintah membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

Program kerjasama dengan Bank Dunia (World Bank) ini berbentuk pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga desa.

"Sumber daya manusia yang unggul akan dapat mengelola potensi-potensi sumber daya alam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan roda perekonomian di desa," ujarnya.

Ia menjelaskan, peningkatan kesejahteraan dan upaya mempersempit ketimpangan sejalan dengan Nawacita Ketiga Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Caranya, memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Sejauh ini, sudah terbangun jalan desa sepanjang 311.656 km, jembatan sepanjang 1.602.227 m, pasar desa sebanyak 12.297 unit, embung sebanyak 5.413 unit, irigasi sebanyak 572.8112 unit, serta penahan tanah sebesar 249.415 unit.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kerjasama, LPD, dan BPD Murtono menambahkan, kegiatan pelatihan P3PD bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama untuk meningkatkan kualitas belanja desa.

Target nasional pelatihan ini sebanyak 33.458 Desa, 131.610 orang. Untuk Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 sebanyak 1.480 Desa atau 5.920 orang. "Telah diikuti oleh sebanyak 5.538 orang atau 97,27 persen," ujarnya.

Pelatihan di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 7 tematik, meliputi Pelatihan Penatapan dan Penegasan Batas Desa, Pelatihan Aparatur Desa Dasar, Penguatan BPD, Penguatan Kerja Sama Desa, Penguatan PKK, Penguatan Posyandu, dan Penguatan LKAD. (*)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini