Capres nomor urut 2 ini menyoroti sistem pelayanan publik di Jawa Tengah terkait memperoleh pupuk subsidi, khususnya pada saat Ganjar masih menjabat sebagai gubernur di provinsi tersebut.

Baca juga: Soal Kelangkaan Pupuk, Politisi PKS Minta Pemerintah Cari Solusi

"Dan yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk," papar Prabowo.

"Mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," sambungnya.

Padahal, lanjut Prabowo, seharusnya sistem pelayanan publik harus dipermudah.

Apalagi, petani merupakan salah satu kalangan yang sangat vital, yang mampu menjaga keamanan pangan di dalam negeri.

"Sebenernya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Mungkin Bapak bisa jawab masalah itu. Terima kasih," tukasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ganjar langsung angkat suara terkait pernyataan Prabowo.

Ganjar mengatakan kelangkaan pupuk terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Baca juga: Mentan: Petani Tak Perlu Ribet Tebus Pupuk Subsidi, Cukup Tunjukkan KTP

Mulai dari Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, bahkan Papua.

Hal-hal seperti ini menurut Ganjar, seharusnya dapat diatasi Pemerintahan saat ini. Terlebih, Prabowo disebut pernah menjabat Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), yang tentunya paham betul tentang permasalahan seputar pertanian.

"Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak. Pupuk langka terjadi di Papua Pak, pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin," papar Ganjar.

"Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa sedikit mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi Ketua HKTI," lanjutnya.

Untuk itu, Ganjar bakal membereskan sumber permasalahan sistem pelayanan publik terkait distribusi pupuk subsidi ke petani.

Baca juga: Dorong Pertumbuhan Berkelanjutan, Bank Mandiri Perkuat Kolaborasi dengan Pupuk Indonesia

Yakni dengan cara menyempurnakan data petani nasional. Serta tidak membatasi kuota pupuk bersubsidi.

"Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa dan tepat sasaran," ucap Ganjar.

"Maka ini lah yang akan kita kerjakan nanti," pungkasnya.