Kurnia mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi saat dirinya sedang rapat.

Setelah mendengar kabar, dirinya pun memintai keterangan pegawainya soal aksi penolakan warga tanpa BPJS Kesehatan tersebut.

"Jadi setelah dimintai keterangan, ternyata warga tersebut hanya membawa kartu berobat. Beliau tidak punya kartu BPJS dan tidak bawa KTP. Tidak seluruhnya seperti video yang beredar," kata dr. Kurnia.

Padahal menurut Kurnia, bila yang bersangkutan tidak memiliki BPJS, layanan kesehatan tetap bisa diterima asal membawa KTP untuk meyakinkan tenaga kesehatan mengambil langkah medis.

Sebab untuk melakukan tindakan diperlukan identitas yang jelas.

Diterangkan Kurnia, dengan adanya kartu identitas, pihaknya bisa melihat apakah penyakit pasien atau warga menular atau membutuhkan penanganan serius.

Selain itu puskesmas bisa meyakinkan bahwa warga yang diperiksa sesuai dengan identitas, bukan untuk orang lain.

"Warga bilang ada bawa KTP, itu nggak ada. Karena KTP kan diperlukan untuk rekam medis dan sebagainya, atau alergi atau virus kan diperlukan KTP. Petugas saya minta kartu itu, warga yang bersangkutan menolak," katanya.

"Jadi beliau datang dengan keluhan hipertensi ya. Mungkin di situ juga pegawai saya tidak tenang juga, makanya ribut,"

"Tapi setelah kejadian, sudah kita panggil pegawai semua untuk rapat. Biar ke depan lebih persuasif dan humanis dalam pelayanan," kata dr Kurnia yang mengaku akan mengevaluasi layanan di puskesmasnya.

Sementara itu, pengaman kebijakan publik yang juga jejaring Ombudsman Sumut mengatakan seharusnya puskesmas lebih berinisiatif untuk mengambil tindakan.

Kepala puskesmas seharusnya lebih peka dengan kondisi seperti ini yang kapan pun bisa terjadi.

"Seharusnya caranya lebih santun lagi ya. Jangan mengedepankan emosional. Paling tidak pegawai mengkonsultasikan ke kepala puskesmanya untuk mengambil tindakan,"

"Nah ketika ibu itu konsultasi jadi kapusnya ini memberikan dispensasi, keringanan. Ini untuk menghindari malpelayanan publik," katanya.