Laporan Wartawan Tribun Padang Ahmad Romi

TRIBUNNEWS.COM, PASAMAN BARAT - Ramai di media sosial terkait perbedaan porsi makan dan snack yang diterima oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Pasaman Barat, seperti yang dialami KPPS di Kecamatan Luhak Nan Duo.

Porsi makan siang yang mereka terima dari panitia kegiatan tidak wajar dan layak.

Pasalnya porsinya begitu sedikit dan ditambah lauknya cukup kecil, bahkan ada diantara mereka yang tidak mendapat sayur.

“Kami hadir sebagai anggota KPPS di Aula Kampus Yappas untuk mengikuti Bimtek pada Minggu (28/1/2024) kemarin, namun ada hal yang membuat kami bertanya yaitu mengenai porsi makan,” kata salah seorang anggota KPPS di Kecamatan Luhak Nan Duo yang tidak bersedia disebutkan namanya kepada TribunPadang.com, Selasa (30/1/2024) pagi.

Dikatakanya memang nasi kotak, namun porsinya sangat sedikit.

Menurut saya kalau porsi segitu hanya seharga Rp10 ribu, karena disini juga ada harga Rp15 ribu yang porsinya jauh lebih banyak dan lengkap,” ungkapnya.

Hal itu sebutnya tidaklah wajar, apalagi mereka saat itu berkegiatan mulai dari pagi hingga sore.

Baca juga: Kejati DIY Telusuri Dugaan Korupsi Isi Snack Box Acara Pelantikan KPPS Sleman Mirip Acara Takziah

“Kalau untuk makan dengan kegiatan satu hari, itu tidak pantas sehingga sebagian dari kami terpaksa membeli nasi kembali dari luar untuk tambah, karena memang porsi nasi itu tidak cukup untuk kami makan siang,” ujarnya.

Selain itu, makan siang ketika kegiatan itu menurutnya juga sangat terlambat.

Mereka baru mendapatkan nasi untuk makan siang pada pukul 14.00 WIB.

“Sudah porsinya sedikit, ditambah waktu makannya juga jauh terlambat.

Menurut kami hal ini perlu menjadi perhatian, karena nantinya kami akan bekerja penuh pada hari pencoblosan, tentu kesehatan kami juga perlu diperhatikan,” ucapnya.

Bimtek yang berlangsung saat itu sebutnya dihadiri sekitar 200 orang KPPS dari tiga nagari, yakni Nagari Pujorahayu, Nagar Ophir dan Nagari Giri Maju.

 Sekretaris KPU Pasaman Barat Zaidi ketika dikonfirmasi di kantornya mengatakan bahwa pihaknya dari sekretariat KPU Pasaman Barat tidak ikut dalam hal pengadaan konsumsi Bimtek KPPS tersebut.

Kami dari KPU hanya membuatkan RAB untuk masing-masing Kecamatan.

Sedangkan untuk pengadaannya kami serahkan sepenuhnya kepada PPK dan PPS di masing-masing Kecamatan,” katanya.

Ia juga menyebut, bahwa saat ini anggaran untuk KPU sendiri belum cair dan masih dalam proses, akan tetapi proses tahapan harus tetap berjalan sehingga pihaknya meminta kepada PPK dan PPS untuk mencarikan solusi terhadap hal tersebut.

“Kami sangat salut terhadap PPK dan PPS, walaupun anggaran belum cair namun kegiatan dapat berjalan,” ujarnya.

Akan tetapi terkait permasalahan ini, pihaknya juga sudah memanggil ketua PPK yang bersangkutan untuk meminta keterangan.

“Dari keterangan beliau, pengadaan nasi makan siang ini diserahkan kepada pihak ketiga karena memang pihaknya belum ada anggaran langsung. Namun untuk kedepan, ia menyebut sudah mengganti tempat pemesanan nasi tersebut agar tidak terulang hal yang sama,” jelas Zaidi.

Kemudian, Zaidi menegaskan bahwa jauh sebelum ini pihaknya juga sudah menyampaikan kepada seluruh PPK dan PPS agar tidak bermain dengan anggaran apalagi mengurangi hak KPPS.

“Sudah jauh hari kita ingatkan kepada seluruh jajaran PPK dan PPS agar tidak bermain dengan anggaran yang ada, agar tidak terjadi persoalan yang dapat menyebabkan terganggunya proses Pemilu yang sedang berjalan,” tegasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan wartawan TribunPadang.com telah mencoba untuk konfirmasi kepada Ketua PPK Kecamatan Luhak Nan Duo, Indra namun belum ada jawaban.(*)

Artikel ini telah tayang di TribunPadang.com dengan judul Porsi Makan Tak Wajar Bimtek KPPS di Pasaman Barat, Anggaran Diduga Disunat