Baca tanpa iklan
Bahkan, tak sedikit warganet yang beramai-ramai ikut mengomentari postingan tersebut lantaran memiliki pengalaman serupa.
Pemerintah Provinsi (pemprov) Jabar pun turut bereaksi keras atas kasus pungli yang terjadi di Masjid Raya Al Jabbar, Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar) itu.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin mengatakan, kasus pungli di Al Jabbar tidak boleh terulang, begitu pula di tempat publik lainnya yang ada di Jabar.
Menurutnya kejadian pungli yang viral di media sosial tersebut akan menjadi momentum pihaknya untuk memberantas pungli di Jabar.
"Pungli di Masjid Al Jabbar jadi momentum kita berantas pungli di Jabar," ujarnya, Minggu (14/4/2024), dikutip dari TribunJabar.id.
Ia meminta jajaran Pemdaprov Jabar serius mengatasi persoalan ini. Sebab, kasus dan aduan pungli tak hanya terjadi di Masjid Al Jabbar.
Ia menyebut, masih banyak ditemukan kasus pungli di kawasan wisata dan sektor layanan publik lainnya.
"Saber Pungli juga harus dioptimalkan untuk mencegah kasus pungli seperti Al Jabbar terulang di tempat lain," ujarnya.
Meski begitu, terkait pungli di Al Jabbar, Pemprov Jabar bersama Dewan Eksekutif Masjid Al Jabbar menurutnya sudah menggelar rapat bersama seluruh stakeholder terkait.
Bey mengaku pengelolaan Al Jabbar ke depan juga harus dibenahi mengingat biaya operasional masjid monumental ini mencapai miliaran per bulan.
"Al Jabbar dan aset aset pemprov akan banyak masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Karena kita hanya berpikir membangun, tapi pengaturan lainnya tidak dipikirkan," katanya.
SOP akan Dibenahi
Terkait kasus ini, Pemprov Jawa Barat berkomitmen kuat meningkatkan layanan di Masjid Raya Al Jabbar.
Hal itu diungkapkan Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Jabar yang sekaligus unsur DKM Masjid Al Jabbar, Faiz Rahman usai rapat koordinasi terkait evaluasi dan peningkatan layanan di Masjid Raya Al Jabbar di Kota Bandung, Minggu (14/4/2024).
Faiz mengatakan, rapat yang dihadiri unsur dari Provinsi Jabar dan Forkopimcam atau kewilayahan di Kota Bandung itu untuk merespons secara cepat aduan masyarakat mengenai tarif parkir.