TRIBUNNEWS.COM, MERAK - Ketua Dewan Penasehat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Haryo Soekartono  (BHS) melakukan kunjungan di pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni, Selasa (23/7/2024) guna menyerap aspirasi stakeholder.

Dalam kunjungan itu, Anggota DPR-RI terpilih periode 2024-2029 ini ingin mengetahui langsung evaluasi penanganan kemacetan di lintas tersebut pada saat menghadapi angkutan mudik lebaran.

"Setelah evaluasi dilakukan perubahan jumlah kapal yang beroperasi di setiap dermaga, menjadi 4 kapal. Alhamdulillah jumlah trip yang dihasilkan saat ini meningkat menjadi 112 trip yang tadinya hanya 86 trip dalam satu hari. Berarti terjadi penambahan kapasitas angkut yang bisa dimanfaatkan untuk menampung jumlah konsumen kapal penyebrangan baik penumpang maupun kendaraan," kata pengusaha yang akrab disapa BHS ini.

Walaupun sudah terjadi peningkatan, BHS mengungkapkan masih banyak kapal yang off tidak bisa dioperasikan karena kekurangan dermaga.

Untuk itu, dia  mendorong dioperasikannya dermaga 1 untuk kepentingan eksekutif swasta yang sudah dikelompokkan kapalnya dan yang memenuhi syarat pelayanan eksekutif berjumlah 10 kapal.

"Saat ini hanya 7 pasang dermaga hanya bisa dipakai untuk 28 kapal dari total jumlah 66 kapal. Sehingga masih ada 42 kapal yang bisa dimanfaatkan apabila ada penambahan dermaga. Dan PT ASDP serta Pemerintah harus mengusahakan penambahan dermaga, sampai dengan idealnya 10 pasang dermaga," ujarnya.

Baca juga: ASDP Terapkan Kebijakan Zonasi di Pelabuhan Merak dan Bakauheni, Ini Alasannya

Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini, menekankan untuk pemberdayaan konektivitas antar moda di pelabuhan penyebrangan tersebut antara 3 moda yaitu , Angkutan Penyebrangan, Kereta api, dan Bus antar Kota antar Provinsi, yang saat ini perlu disempurnakan.

Sehingga manfaat intregrasi antar moda tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat.

"Saya juga menekankan untuk mengaktifkan kembali jembatan timbang yang ada di pelabuhan tersebut untuk kepentingan data berat muatan yang dibutuhkan oleh Perusahaan Pelayaran untuk stabilitas kapal dan keselamatan. Bila memungkinkan penimbangan kendaraan khususnya truk bisa dilakukan jauh sebelum di jembatan jembatan timbang yang ada di Provinsi Banten jauh dari pelabuhan, dan pengoperasian alat timbang di pelabuhan sebagai seleksi akhir berat kendaraan yang akan masuk ke kapal," ujarnya.

Untuk menjaga iklim usaha yang kondusif, BHS menegaskan lintasan Merak-Bakauheni harus dimoratorium.

Karena jumlah kapal sudah terlalu banyak dibanding jumlah dermaga, yang saat ini kapal hanya bisa jalan 11 hari dalam satu bulan.

Juga perlunya segera direalisasikan kenaikan tarif yang saat ini masih tertinggal sekitar 40 persen.

Yang rencananya saat ini setelah dilakukan pembahasan di Kementrian Perhubungan akan dinaikkan sekitar 15 persen.

"Diharapkan Gapasdap  bersama ASDP bisa mengawal terealisasinya kenaikan tarif untuk iklim usaha yang kondusif. Karena saat ini sudah ada beberapa perusahaan yang mati dan bahkan di akuisisi oleh ASDP, serta yang belum mati, tetapi tidak mampu menggaji karyawannya selama 9 bulan, dan bahkan kapalnya yang berjumlah 7 kapal tidak bisa dioperasikan semua. Dan diharapkan semua perusahaan pelayaran dapat mengoperasikan kapalnya dengan standarisasi pelayanan minimum dan standarisasi keselamatan," ujar BHS.