TRIBUNNEWS.COM, SORONG- KPU membatalkan pencalonan Abdul Faris Umlati atau AFU sebagai calon Gubernur Papua Barat Daya 2024.

Pembatalan tersebut sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Papua Barat Daya nomor 554/2024 yang merekomendasikan KPU Papua Barat Daya menindaklanjuti pelanggaran Administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat 2 dan 5 UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan penelusuran Tribunnews, pelanggaran administrasi yang dilakukan Abdul Faris Umlati adalah dalam kedudukannya sebagai bupati Raja Ampat.

Baca juga: Bupati Raja Ampat 2 Periode Abdul Faris Batal Sebagai Cagub Papua Barat Daya Pada H-22 Pencoblosan

Sebelum ditetapkan sebagai calon gubernur Papua Barat Daya, Abdul Faris Umlati melakukan pergantian 2 (dua) orang pejabat di pemerintahan Kabupaten Raja Ampat.

Abdul Faris Umlati mengganti Kepala Distrik Waigeo Utara yang sebelumnya dijabat oleh Mathius Aitem diganti oleh Agustinus Weju sebagi Plt pada 17 September 2024.

Abdul Faris Umlati juga mengganti Kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit, awalnya dijabat Yohanis Kabeth oleh Matheus N. Lowa pada 2 Agustus 2024.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pada pasal 71 ayat (2) dan (5), menyatakan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paslon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Di ayat (5) berbunyi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota selaku petahan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sangsi pembatalan sebagai calon oleh KPU Propinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

KPU Papua Barat Daya sendiri dalam tahapan Pilkada 2024, menetapkan 5 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 23 September 2024 berdasarkan keputusan nomor 78 tahun 2024.

Profil Abdul Faris Umlati

Abdul Faris Umlati sudah malang melintang dalam pemerintahan. Pria kelahiran 12 Februari 1973 itu adalah Bupati Raja Ampat 2 periode yakni 2016–2021 dan 2021–2024.

Abdul Faris Umlati pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat 2 periode yakni 2009–2014 dan 2014–2015.

Baca juga: BREAKING NEWS: KPU Batalkan Pencalonan Abdul Faris Umlati Sebagai Calon Gubernur Papua Barat Daya

Abdul merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Papua Barat. Di luar politik, dia menjabat sebagai Ketua HIPMI Kabupaten Raja Ampat periode 2014–2019 dan Bendahara Umum ICMI Papua Barat periode 2012–2017.

Lulusan S1 Universitas Yapis Papua (UNIYAP) Jayapura itu kemudian maju di Pilkada Papua Barat Daya berpasangan dengan Petrus Kasihiuw. Mereka diusung oleh empat partai politik yakni partai Demokrat, NasDem, PKS dan PSI.

Sudah ikut debat publik dua kali

Abdul Faris Umlati berpasangan dengan Petrus Kasihiw sebagai Cagub-Cawagub Papua Barat Daya 2024.

Paslon dengan jargon ARUS ini telah mengikuti berbagai tahapan pilkada hingga ikut debat publik dua kali.

Pada debat pertama di TV swasta nasional di Jakarta, Abdul Faris Umlati menyampaikan visi besar, yaitu 'Terwujudnya Papua Barat Daya yang Aman, Maju, Produktif, Sejahtera, dan Mandiri'.

Buat mencapai visi tersebut, diperlukan enam misi utama yang akan menjadi fokus pembangunan jika terpilih dalam Pilkada 27 November 2024.

Baca juga: Kabinet Merah Putih Ditantang Senator Papua Barat Daya Buktikan Program 100 Hari Kerja

Pertama, kata AFU, mewujudkan masyarakat Papua Barat Daya yang cerdas, sehat, produktif, kreatif, dan berbudaya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi wilayah, terutama sumber daya alam (SDA) yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka, dengan menekankan pentingnya inovasi berbasis nilai-nilai kearifan lokal.

Keempat, akselerasi dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya untuk menghubungkan wilayah-wilayah terisolasi dan mempercepat akses antarpulau.

Kelima, menjamin keamanan dan keadilan dalam investasi, memastikan bahwa setiap agenda pembangunan memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Baca juga: Bawaslu: Daftar Pemilih Tetap di Pilkada Masih Bisa Berubah Meski Sudah Ditetapkan KPU

"Terakhir, melestarikan budaya Papua dan nusantara sebagai upaya menjaga kemajemukan dan keharmonisan dalam pembangunan daerah," ujar AFU.

Selanjutnya, Calon Wakil Gubenur Petrus Kasihiw menambahkan mengenai program yang telah disiapkan serta mengedepankan program "mahkota" yang menjadi prioritas, terutama dalam sektor kesehatan dan pendidikan.

Menurutnya, Paslon ARUS memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya.

 "Kami akan menyiapkan kartu sehat, peningkatan layanan kesehatan, serta pengadaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memada," ujar Petrus Kasihiw.