Baca tanpa iklan
Pelaporan tersebut terkait dengan dugaan ujaran kebencian yang diunggah akun Patrick Papilaya, pegawai honorer di Biro Umum Setda Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Video yang diunggah berdurasi 07.10 menit yang tayang pada 4 Desember 2023.
Dalam laporan itu, Watubun melalui kuasa hukum La Man, melampirkan barang bukti berupa video pencemaran nama baik pada akun tiktok atas nama Patrick, dan bukti screenshot akun tiktok Patrick.
Benhur mengatakan video tersebut sempat memantik emosi organisasi sosial dan kekerabatan.
Beruntung pihaknya dapat meredam amarah warga tersebut.
Dalam video itu juga, Benhur merasa Patrick melontarkan kata-kata yang tidak sepantasnya kepada Pejabat Publik.
"Saya memilih menempuh langkah hukum sebagai solusi untuk mencegah masyarakat yang memprotes. Sebab jika dibiarkan, maka akan menyulut solidaritas, dan bisa saja mengganggu stabilitas politik dan keamanan," kata Watubun dikutip dari TribunAmbon.com, Sabtu (9/12/2023).
Sebagai Ketua DPRD Provinsi Maluku dan Ketua DPD PDIP, Watubun menganggap unggahan dan komentar Patrick di akun tiktok sudah terlalu jauh masuk ke ranah pribadi.
Dampaknya, memantik solidaritas masyarakat dan juga kader PDIP di Maluku, yang akan bergerak melakukan aksi protes.
"Kita lagi dalam proses tahapan kampanye Pilpres dan Pileg, saya menempuh langkah hukum ini, untuk meminimalisir aksi protes yang berpotensi mengganggu situasi politik," tegas dia.
Pengaduan diterima oleh anggota Ditreskrimsus dengan Surat tanda terima laporan atau pengaduan nomor: STTP/126/XII/Ditreskrimsus.
Dalam sejumlah video yang diposting atau diunggah di akun tiktok @patrickpapilayaii kerap mengeluarkan ucapan tak pantas kepada Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun dan PDIP Maluku.
Pembelaan Patrick
Menanggapi pelaporan terhadap dirinya, Patrik merasa Benhur Watubun harusnya lebih santai menanggapi video yang ia unggah sebagai bentuk kritikan kepada Pemerintah.
"Untuk itu Pak Benhur yang terhormat tolong cermati lagi video saya dengan baik, sebelum melapor saya, karena tidak ada tendensi pencemaran nama baik disitu," kata Papilaya kepada TribunAmbon.com, Sabtu (9/12/2023).