TRIBUNNEWS.COM, JAILOLO-  Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, disegel 12 anggota DPRD dan warga.

Penyegelan tersebut buntut penganiayaan yang dilakukan Kepala Disperindagkop dan UKM, Demisius O. Boky dan salah satu stafnya bernama Sony terhadap warga bernama Hardi pada Rabu (8/1/2025). 

Anggota Komisi II DPRD Halmahera Barat bersama warga memalang kantor tersebut dengan cara memaku kayu berukuran panjang ke pintu utama, sehingga akses keluar masuk kantor tersebut terhambat.

Baca juga: Aniaya Warga yang Demo Kelangkaan Minyak Tanah, Kepala Disperindagkop Halmahera Barat Ditangkap

Penganiayaan itu terjadi ketika Hardi berdemonstrasi seorang diri, menyampaikan pendapat dan meminta kejelasan terkait dengan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah di wilayah tersebut.

Diduga, korban diadang dan dilarang terduga para pelaku menempelkan spanduk sikap dan tuntutan aksinya tersebut.

"Kami Komisi II tadi, ketika ada informasi dari masyarakat yang disampaikan ke kami secara lisan maupun video visual, kami turun langsung dan melakukan palang kantor," kata anggota Komisi II DPRD Halmahera Barat, Joko Ahadi.

Joko menambahkan, aksi pemalangan kantor tersebut merupakan bentuk protes dan peringatan kepada pemerintah daerah, khususnya bupati untuk mengevaluasi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat.

"Upaya ini juga untuk mempertegas kepada aparat hukum agar menangani perkara ini yang sudah mengarah ke unsur pidana penganiayaan," tegas dia.

Nyaris baku hantam

Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Halmahera Barat Maluku Utara Julius Marau nyaris dipukul sejumlah Anggota DPRD Halmahera Barat dan warga Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo.

Aksi tersebut bermula saat Julius Marau mecoba membuka palang Kantor Dinas Perindagkop Halmahera Barat usai kejadian pemukulan seorang warga oleh Kepala Dinas Perindakop Demisiis Boky.

Pemalangan yang dilakukan sejumlah warga dan Anggota DPRD sebagai bentuk protes atas tindakan premanisme yang dilakukan Demisius O. Boky.

Baca juga: Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Halmahera Tengah, Terlibat Insiden Bom Panci Bandung

Julius dan Anggota DPRD Halmahera Barat, Joko Hadi, sempat adu mulut.

Tak berselang lama, Julius pun diamuk sejumlah Anggota DPRD dan warga. Namun beruntungnya situasi itu cepat dilerai.

"Ini sapa yang palang, saya datang sebagai Pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini," kata Julius Marau sambil membuka palang kantor Disperindag.

"Tidak boleh main buka, ini DPRD yang segel kantor," jawab Joko Ahadi.

Joko juga menyayangkan tidak ada petugas Satpol-PP di Kantor Dinas Perindagkop, sehingga kejadian pemukulan oleh Demisiis Boky terhadap seorang warga ini tidak dilerai.

"Kalian Satpol-PP itu jangan cuma jaga di kantor Bupati, tetapi harus didistribusikan ke setiap Instansi, kalau kejadian seperti ini bagaimana jadinya," ujar Joko. 

Kronologis penganiayaan

Penganiayaan tersebut bermula saat Hardi datang ke kantor Perindagkop di Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo guna menyampaikan aspirasi.

Adapun yang disampaikan oleh Hardi adalah terkait kelangkaan minyak tanah yang sering terjadi di Halmahera Barat.

Baca juga: Tes Kejiwaan George Anak Bos Toko Roti yang Aniaya Pegawai Sudah Keluar, Begini Hasilnya

"Saya datang sendiri untuk aksi di Kantor Perindagkop karena minyak tanah langka. Jadi ada yang jual dengan harga tinggi, Rp9000 sampai Rp10.000 perliter," kata Hardi saat diwawancarai, Rabu (8/1/2024).

Hardi menjalankan aksi dengan menggunakan megafon serta menempelkan spanduk bertuliskan soal aspirasinya. 

Namun spanduk aspirasi Hardi kemudian dilepas oleh salah seorang staf.

Hardi yang datang seorang diri tersebut mengaku hanya ingin menyampaikan aspirasi lewat spanduk tersebut.

"Saya sampaikan kalau aksi ini saya sendiri jadi jangan buka spanduk, karena saya disini hanya menyampaikan aspirasi," jelasnya.

"Tapi setelah saya tempel spanduk itu Kadis perintah stafnya copot, saya hadang dan dari situ Kadis dan staf pukul saya," ungkap Hardi.

Usai kejadian penganiayaan, Hardi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halmahera Barat.

Polisi kemudian menangkap Kepala Disperindagkop Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, Demisius Boky

Selain Demisius, polisi juga menangkap Soni Boky, seorang staf di Disperindagkop.

Kapolres Halmahera Barat AKBP Erlichson menjelaskan kasus penganiayaan ini akan akan ditindaklanjuti.

Selain itu korban atas nama Hardi juga sudah melaporkan, dan sudah mengantongi bukti berupa video penganiayaan.

"Kasus ini akan kita proses cepat, semua saksi akan diperiksa dan ada juga bukti rekaman. Tinggal kami naikkan sidik, untuk ditetapkan siapa tersangka dalam kasu ini, "tegas AKBP Erlichson.

(Tribun Ternate/Kompas.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunTernate.com dengan judul Pj Sekda dan Anggota DPRD Halmahera Barat Nyaris Adu Jotos, Ini Masalahnya