Baca tanpa iklan
“Jadi kemarin mereka juga menyerang pos TNI dan satu orang prajurit kita gugur dan satu luka-luka,” katanya ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/12/2018).
Egianus Kogoya memiliki banyak catatan kriminal dan memimpin kelompok yang bertentangan langsung dengan keutuhan NKRI.
“Jadi Egianus Kogoya ini dalam catatan kita, adalah kelompok yang secara politik bertentangan dengan NKRI. Tak sedikit dari mereka memiliki catatan kriminal,” katanya.
Bahkan KKB ini memiliki 20 hingga 25 senjata api berstandar militer yang diduga merupakan hasil ramapsan dari anggota TNI dan Polri yang mereka ambil secara paksa.
“Sampai sejauh ini, kita terus berupaya untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok ini. Hanya saja mereka sampai sejauh ini belum bisa kita tangkap,” lugasnya.
Pihak TNI pun sudah menganggap Egianus Kogoya ini sebagai teroris.
“Perbuatannya mereka ini sudah lebih dari teroris. Sangat tak manusiawi. Itu para korban membangun jalan untuk membuka ketertinggalan,” pungkasnya.
Instruksi Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mendapatkan kabar soal insiden penembakan ini.
Ia langsung memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk memeriksa kejadian tersebut.
"Saya perintahkan tadi pagi ke Panglima dan Kapolri untuk dilihat dulu, karena ini masih simpang siur. Karena diduga itu. Karena sinyal di sana enggak ada. Apa betul kejadian seperti itu," kata Jokowi kepada wartawan di Gedung Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Sang Presiden juga bercerita bahwa dirinya pernah mengunjungi kawasan Kabupaten Nduga, Papua.
Diketahui, wliayah itu termasuk dalam zona merah alias berbahaya.
Ia juga menyadari bahwa pembangunan di tanah Papua memang ada kesulitan, termasuk hambatan dari kelompok bersenjata yang mengganggu.
Baca: Egianus Kogoya Diduga Pimpin Penembakan 31 Orang di Nduga Papua
"Kita menyadari pembangunan di tanah Papua itu memang medannya sangat sulit. Dan juga masih dapat gangguan seperti itu," katanya.
Meski begitu, Jokowi menegaskan pembangunan di Papua akan terus berlanjut dan tidak akan terhenti karena kasus ini.
(Tribunnews.com/Kompas.com/Natalia Bulan R P)