Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Saat polemik pembayaran atas hak cipta karya musik masih ramai dibicarakan, ratusan pertunjukan musik ditengarai belum membayar royalti.
Data ini terungkap saat Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menggelar jumpa pers pekan ini.
Baca juga: Hanya Dapat Royalti Rp 125 Ribu, Piyu Padi Reborn Kritik LMKN
Berdasarkan data LMKN, sejumlah event musik besar tercatat belum membayarkan royalti.
Dari data yang diungkap LMKN terlihat ada konser Dewa 19 feat All Stars di Stadion Manahan, Stadion GBK, dan Stadion Si Jalak Harupat, Pesta Rakyat 30 Tahun Dewa 19 Berkarya.
Kemudian ada Konser Sang Kejora Lesti: Jejak Langkah 1 Dekade, Prambanan Jazz 2023, dan Theater Musik JKT48 (2024).
Baca juga: LMKN Lakukan Pembenahan Sistem Distribusi Royalti dengan Dukungan Data Digital
Sementara untuk konser dan festival internasional, ada Deep Purple World Tour 2023, Bruno Mars Live in Jakarta, dan One Ok Rock Luxury Disease Asia Tour 2023
Selain itu, beberapa konser Korea juga tercatat belum membayar royalti, seperti:l Secret Number Passworld Concert dan Festival Musik Korea Saranghaeyo Indonesia 2024.
Komisioner LMKN, Yessy Kurniawan, menyatakan, data ini diungkapkan agar publik memahami polemik royalti musik yang belum terselesaikan hingga kini.
“Dulu saya enggak mau ngasih tahu siapa yang enggak bayar. Tapi sekarang, kalau perlu, dilakukan investigasi. Kenapa mereka enggak mau bayar? Datanya ada, lengkap, termasuk perhitungan royalti dari 116 event ini,” kata Yessy dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2024).
Yessy menegaskan, LMKN memiliki data lengkap, termasuk detail perhitungan royalti yang seharusnya diterima para pencipta lagu.
“Dalam tata kelola ini, kami memisahkan secara jelas mana yang sudah bayar, mana yang menolak bayar, dan mana yang masuk ke litigasi. Kami berusaha menjalankan tugas ini dengan baik,” ucap Yessy.
Ia juga meminta penjelasan dari pihak promotor mengenai alasan mereka tidak membayarkan royalti.
“Silakan tanya ke event organizer (EO)-nya, kenapa tidak bayar? Kami sendiri tidak tahu pasti, tapi alot sekali. Tidak bisa langsung dilitigasikan karena biayanya besar, sementara biaya operasional kami terbatas,” tambah Yessy.