Baca tanpa iklan
8. Sdr. Anto Eko dan Sdr Sri Nandha (Panitia Pelaksana)
Jenis Pelanggaran : Tanggung jawab dalam pelaksanaan pertandingan dan kegagalan menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan.
Keputusan : Larangan terlibat dan menyelenggarakan kegiatan turnamen sepakbola bernama apapun.
9. Sdr. Hadi Suroso (Wasit sekaligus Ketua Askab PSSI Semarang)
Jenis Pelanggaran : Tanggung jawab pada penerbitan administrasi pendukung terselenggaranya kegiatan serta kewenangan dalam menugaskan perangkat pertandingan.
Keputusan : Larangan menjadi perangkat pertandingan sepakbola dalam naungan PSSI selama seumur hidup. Menghukum Askab PSSI Semarang dengan saudara Hadi Suroso selaku ketua berupa teguran keras dan diminta menjaga etika berorganisasi serta memperbaiki tata kelola organisasi Askab PSSI Semarang.
Baca juga: 4 Fakta Penganiayaan Wasit di Turnamen Kabupaten Semarang: Eks Timnas Indonesia Terancam Masuk Bui
Awal Mula Kericuhan
Diketahui, tarkam yang digelar di Lapangan Pule Tugu Bener, Tengaran, Kabupaten Semarang pada Minggu (26/4/2024) berakhir ricuh.
Pertandingan yang memperebutkan juara Piala Bupati Kabupaten Semarang tersebut mempertemukan Putra Bakti FC Patemon Semarang vs Ar Raffi FC Ampel Boyolali.
Dalam rilis yang diterima Tribunnews, duel PS Putra Bakti FC Patemon vs Ar Raffi FC memanas setelah memperlihatkan gesekan antarpemain.
Hal itu berawal ketika wasit Hadi Suroso mengeluarkan kartu merah kepada dua pemain PS Putra Bakti.
Setelahnya, kericuhan sempat berhasil dihentikan oleh panitia dan keamanan.
Kedua pihak sepakat kembali bermain dengan sisa waktu 15 menit yang dipimpin wasit yang berbeda, yakni Ridwan.
Namun lagi-lagi, kericuhan terjadi.
Jelang pertandingan berakhir, wasit Ridwan meniup peluit tanda pelanggaran karena terjadi hands ball oleh pemain PS Putra Bakti.
Ridwan lantas memberikan hadiah pinalti kepada pemain PS Putra Bakti.
Keputusan tersebut membuat kondisi kembali caos, pemukulan kepada Ridwan selaku wasit tak terhindarkan.
Dan saat ini, sebanyak enam pemain tercatat namanya untuk dibawa ke ranah hukum. (*)
(Tribunnews.com/ Siti N)