Baca tanpa iklan
Oleh Dody Susanto
Direktur Klinik Pancasila
Kesadaran bahwa republik memilih jalan demokrasi, sebagai cara penyelenggaraan kehidupan berbangsa bernegara yang beradab mendapat selendang "Emas" atau Event Memilih Aspirasi Sah.
Secara konstitusional melalui pilpres 2014 yang baru saja melewati tahapan rekapitulasi penghitungan suara nasional oleh KPU.
Sepenggalan 3 hari batas klaim ke MK bagi pasangan capres yang menguji tahapan keabsahan konstitusi final akan melengkapi proses yang diatur ketentuan.
Bagi anak bangsa capaian hajat demokrasi yang berjalan lancar aman dan damai akan menjadi rangkaian 3 bonus yang patut disyukuri bangsa Indonesia yaitu :
1. Bonus Demografi yang menghasilkan lapisan populasi penduduk usia produktif terbanyak sejak kemerdekaan pada rentang 6 tahun kedepan di fase perdagangan bebas 2020.
2. Bonus Desentralisasi sebagai proses pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, daerah dapat mengelola desentralisasi semakin kokoh dalam bingkai NKRI , dengan ritme pembangunan daerah yang semakin maju dan berkembang.
3. Bonus Demokrasi , berupa keberhasilan perjalanan iklim berdemokrasi yang on the track akan meningkatkan percepatan tahapan demokrasi prosedural menuju demokrasi substansial dalam 1 dekade ke depan.
Terlebih jika transisi eleksi pilpres 2014 berjalan sesuai jam edar konstitusi, dapat dikatagorikan bonus demokrasi yang signifikan dan berpeluang dikapitali sasi memperkokoh status salah satu 4 besar negara demokrasi di dunia .
Dengan Tridenta Bangsa yaitu Sumber Daya Nilai (Pancasila) , Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Indonesia (SUDAMI) dengan 3 bonus perolehan prestasi bangsa yaitu demografi, desentralisasi dan demokrasi, upaya Jokowi-JK memenangkan kontestasi pilpres dengan politik Persatuan Elemen Rakyat Asas Konstitusi atau PERAK yang mengajak semua anak bangsa.
Kembali pada gerakan aksi langsung amalkan konstitusi sejak dini atau GALAKSI sila ke 3 Pancasila yaitu Persatuan Indonesia adalah bekalan moril yang berharga menuju Era Memajukan Aspirasi Semua atau EMAS anak bangsa tanpa melihat latar belakang dukungan politik eleksi di masa kontestasi .