News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Tribunners

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email: redaksi@tribunnews.com.

Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Beras Plastik

Beras Oplosan Plastik: Rakyat Miskin, Pemerintah Lalai dan Tata Niaga Global yang Egois

Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Beras plastik yang dibeli oleh warga Bekasi di sebuah pasar tradisional pada 18 Mei 2015 lalu.

Iffah Ainur Rochmah
Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia

KASUS temuan beras palsu oplosan plastik di beberapa daerah di Jawa Barat cukup meresahkan publik.

Kaum ibu pun semakin khawatir apakah beras yang dibeli dan dimasaknya untuk keluarga adalah beras yang aman atau justru membahayakan anggota keluarganya.

Semua tahu beras adalah makanan pokok dan bahaya mengonsumsi beras plastik ini telah banyak difahami khalayak.

Setidaknya 3 hal yang patut mendapat sorotan kita:

Pertama, beredarnya bahan pangan palsu semacam ini muncul karena masyarakat tergiur harga yang rendah dari produk yang dibutuhkan sehari-hari.

Kemiskinan dan daya beli rendah masyarakat--akibat semakin kentalnya watak neoliberal pada pemerintah saat ini--adalah penyebab utama mengapa masyarakat lebih mencari produk yang murah tanpa terlalu memperhatikan kualitas. Faktor inilah yang dimanfaatkan oleh pebisnis nakal untuk menjual bahan pangan berbahaya seperti beras oplosan ini.

Seperti kita ketahui beras plastik ini dijual dengan harga lebih murah dari produk  dengan penampilan sejenisnya.

Seandainya daya beli masyarakat cukup memadai maka mereka akan lebih selektif memilih dan tak mudah tergiur barang yang murah bahkan akan mewaspadai bila ada barang yang dijual terlalu murah.

Kedua, pemerintah diharapkan oleh publik untuk bisa memberi perlindungan dari berulangnya kasus serupa.

Kelalaian pemerintah untuk rutin dan konsisten melakukan pengawasan pasar terhadap khususnya produk-produk pangan memberi celah terjadinya penyimpangan semacam ini.

Sangat disayangkan pemerintah baru melakukan uji lab setelah muncul aduan dan temuan beras palsu.

Kenapa tidak dilakukan secara periodik misal 3 bulanan, tidak hanya ketika ada kasus atau pada momen-momen yang rawan seperti menjelang ramadhan dan semisalnya.  

Kendala dana untuk operasional pengawasan tersebut tidak boleh menjadi alasan.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini