Baca tanpa iklan
Ditulis oleh : Bambang Haryo Soekartono , Bidang Media Gerindra
TRIBUNNERS - Proyek reklamasi yang ideal, sebaiknya hanya untuk membangun fasilitas publik berupa pelabuhan dan bandara. Reklamasi yang dilakukan untuk membangun kawasan privat komersil, hanya merusak ekosistem pantai dan habitat mangrove.
"Saya tidak setuju reklamasi diteruskan, karena merusak lingkungan dan habitat ikan yang sudah dibuat oleh nelayan,” ujar anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono di ruang kerjanya, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/4/2016).
Menurut politikus Partai Gerindra ini, merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk memelihara kawasan pantainya dari kerusakan lingkungan.
Kalaupun ingin mereklamasi, sambung Bambang, mestinya berjarak 3 kilometer dari bibir pantai.
“Reklamasi yang ada sekarang jaraknya 200 hingga 500 meter saja dari bibir pantai. Itu keterlaluan, karena menghancurkan ekosistem yang sudah dibentuk nelayan, termasuk mangrove. Dari sisi amdal juga jelas sangat merusak,” kata Bambang.
Bambang menjelaskan, yang paling bijak yaitu proyek reklamasi diperuntukkan bagi kawasan industri terpadu. Jadi, dalam satu kawasan selain ada pusat industri, juga terkoneksi dengan pelabuhan dan bandara.
“Dengan membangun kawasan industri terpadu, kepadatan lalu lintas logistik ke kawasan industri menurun. Produk barang kita pun bisa bersaing, karena ongkos logistiknya murah dan cepat. Selama ini,logistik dari pelabuhan harus dikirim ke Tangerang, Bekasi, dan Karawang. Padahal, ongkos logistik di darat sangat mahal. Semakin panjang akses logistik, semakin tidak aman dan mahal,” tutur Bambang.
Politikus dari dapil Jatim I ini mencontohkan, di Osaka, Jepang dan Shanghai, Tiongkok, pelabuhannya terintegrasi dengan kawasan industri. Jaraknya pun 3 kilometer dari pantai.
Bahkan, di Hongkong jaraknya 8 kilometer. "Inilah yang paling ideal dan bijak dari proyek reklamasi yang dilakukan," ujarnya.
Di hampir semua negara di dunia, tambah Bambang, kawasan industrinya dibangun di pinggir pantai.
“Saran saya, kembalikan saja proyek reklamasi ke fungsi publik. Reklamasi ini bagus kalau memang peruntukkannya bagus. Saya bukan tidak setuju reklamasi, sepanjang benar cara mereklamasinya dengan tidak merusak habitat dan tidak dipakai untuk kebutuhan privat,” tuturnya.
Bambang menyarankan, jika Gubernur DKI ingin membangun kawasan hunian, sebaiknya ke selatan, barat, atau timur Jakarta yang lahannya masih luas. Sangat tidak bijak menurut Bambang, bila membangun kawasan hunian dengan mereklamasi pantai utara Jakarta.
“Apa yang dilakukan Ahok dengan mereklamasi pantai utara Jakarta adalah tindakan bodoh, karena akan memperparah titik kemacetan ke arah utara Jakarta," katanya.