Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjabat Gubernur Sulawesi Selatan selama dua periode, yakni memenangi Pilkada pada tahun 2007 dan tahun 2013.
Selama menjabat, Syahrul banyak prestasi terutama pada sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
Dilihat dari data tentang Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Sulawesi Selatan dari 2010 sebesar 39 T meningkat pada tahun 2018 menjadi 110 T.
Peningkatan ini naik sampai 24% dari total PDRB.
Sedangkan over stock beras, tahun 2008 Sulses hanya mempunyai luas panen padi sekitar 836.298 Ha meningkat pada tahun 2018 menjadi 1.221.122 Ha, produksi padi tahun 2008 sekitar 4 juta ton meningkat menjadi 6,2 juta ton.
Demikian juga produksi jadung, tahun 2008 1.195.691 ton meningkat menjadi 2.201.156 ton pada tahun 2018.
Langkah yang dia dilakukan pada lima tahun periode pertama ialah fokus kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Pangan. Lalu apa ide Syahrul Yasin Limpo untuk peningkatan pangan?
Uapaya Syahrul Yasin Limpo adalah mendorong dengan cara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Ia pun berkelekar bahwa terminologi TSM tidak hanya disematkan pada kasus penyelesaian senketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi.
"Istilah TSM tidak hanya populer dikaitkan dengan isu politik belakang ini. Tetapi, kita bisa menerapkan itu dalam membangun sektor pertanian, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan bagi penduduk negeri ini," ujar Syahrul Yasin Limpo di Jakarta kepada awak media, Jumat (13/9/2019).
Tidak ada jalan lain bagi Masyarakat Sulsel dan Rakyat Indonesia pada umumnya, lanjut SYL, kecuali dengan kesungguhan hati dengan rencana dan terukur.
"Bagi pemerintah Sulsel, tidak ada pilihan lain untuk memajukan sektor pertanian selain dengan cara TSM karena produk pertanian menyangkut hayat hidup orang banyak dan di situlah negara hadir, menjalankan amanah untuk mensejahterakan rakyatnya," tegas dia.
Syahrul Yasin Limpo menjelaskan upaya mendorong sektor pertanian dengan cara TSM.
Terstruktur, kata dia, karena pemerintah Sulawesi Selatan harus menggerakkan semua potensi secara berjenjang dari pusat hingga ke daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Tak mengherankan, lanjut SYL, bila Pemda Sulsel dikenal paling sering bernegosiasi dengan pemerintah pusat untuk meminta pembangunan sarana dan prasarana pertanian guna menopang kepentingan nasional.