Oleh: Dr. Y. Sri Susilo, SE, M.Si.

Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan FBE UAJY dan Pengurus Pusat ISEI.

TRIBUNNERS - Provinsi Jawa Tengah, menjadi salah satu provinsi di Pulau Jawa yang berkembang cukup pesat dalam 10 tahun terakhir. Pembangunan infrastruktur, birokrasi melayani dan sejumlah gebrakan lain yang dilakukan mampu mendapat respon positif secara nasional.

Buktinya, dalam berbagai bidang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih sejumlah penghargaan dan menjadi yang terbaik secara nasional. Seperti halnya pada pertengahan Juni 2023 lalu, Jateng berhasil meraih hattrick sebagai provinsi terbaik pertama Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Bappenas.

Selain itu, pada awal Agustus 2023 kemarin, Pemprov Jateng juga dinobatkan sebagai provinsi dengan strategi terbaik penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM tingkat nasional.

Itu hanyalah kinerja yang diakui melalui beberapa penghargaan. Lalu, bagaimanakah kinerja pembangunan ekonomi Jateng selama 10 tahun terakhir jika dilihat dalam angka? Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi salah satu bagian artikel ini. Selanjutnya juga dibahas bagaimanakah merawat kinerja yang telah dicapai. Dalam arti mempertahankan yang telah dicapai sekaligus meningkatkan dan mempercepat yang masih belum tercapai sesuai target.

Kinerja Ekonomi Jateng

Dalam bagian ini disajikan kinerja perekonomian Provinsi Jateng selama periode 2013-2022. Capaian kinerja termaksud dilihat dari indikator makro ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi (PDRB), inflasi (Kenaikan Indeks Harga Konsumen/IHK). kemiskinan (persentase jumlah penduduk miskin), kemiskinan (persentase jumlah penduduk miskin), ketimpangan pengeluaran (Indeks Gini), dan pengangguran/tingkat pengangguran terbuka (TPT).

Pada  Agustus 2013, PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB) Provinsi Jateng  mencapai Rp 623,7 triliun.  Dalam periode yang sama PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK tahun 2000) mencapai Rp 223,1 triliun. Selanjutnya pada tahun 2022, PDRB Jateng mencapai Rp 1.561 triliun (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 telah mencapai Rp 1.050 triliun. Selama periode tersebut PDRB ADHB  2,5 kali lipat sedangkan PDRB SDHK meningkat sebesar hampir 5x lipat.

Dalam pertumbuhan ekonomi, periode 2013-2019 kecenderungan meningkat meskipun landai. Pada tahun 2020 perekonomian tumbuh negatif sebesar -2,65 persen (lihat Tabel). Kemudian kembali tumbuh positif sebesar 3,32 persen di tahun 2021. Tahun 2022 perekonomian kembali tumbuh sebesar 5,31 persen, sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 5,30 persen.

Inflasi selama periode 2013-2019 juga cenderung menurun (lihat Tabel). Pada 2013 inflasi sebesar 7,99 persen dan meningkat menjadi 8,22 persen pada tahun 2015. Selanjutnya tahun 2016 sampai 2020, inflasi cenderung menurun. Tahun 2021 sedikit meningkat namun pada tahun 2022 naik menjadi 5,63 persen dan sedikit lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar 5,51 persen. Kenaikan inflasi tahun 2022 juga terjadi secara nasional dan juga terjadi beberapa daerah lain di Indonesia.

Kemiskinan di Provinsi Jateng pada 2013 sebesar 14,44 persen dan pada 2022 kemiskinan menurun menjadi 10,93 persen (lihat Tabel). Selama periode 2013-2020, kemiskinan di Jateng cenderung menurun. Pada tahun 2021 sedikit meningkat menjadi 11,79 persen dan menurun lagi menjadi 10,93 persen pada tahun 2022. Angka tersebut sedikit di atas angka kemiskinan nasional yang sebesar 9,36 persen.

Ketimpangan pengeluaran atau pendapatan (indeks Gini) di Provinsi Jateng pada tahun 2013 sebesar 0,39 (lihat Tabel). Pada tahun 2022, angka ketimpangan sebesar 0,366 dan itu lebih rendah dibandingkan tahun 2013. Selama periode 2013-2022, indeks Gini cenderung fluktuatif dan angkanya berkisar 3,60 sampai dengan 3,69. Indeks Gini Jateng pada tahun 2022 sebesar 0,366 masih lebih rendah dari indeks Gini nasional sebesar 0,381.