Jika persoalan syarat usia pencalonan yang berdasarkan hukum dan konstitusi telah mendapatkan jalan yang legal dan konstitusional tetap dipersoalkan bahkan setelah putusan MKMK dijatuhkan, misal dengan meminta Hakim Anwar Usman mengundurkan diri dari Hakim MK atau mempersoalkan kembali Pasal 169 huruf q kembali ke MK dengan dasar adanya putusan Dewan Kehormatan (bukan karena memang kerugian konstitusionalnya terganggu dengan Pasal 169 huruf q), rasa-rasanya kita dapat menduga bahwa yang dicari bukanlah kebenaran dan keadilan, bisa jadi hal ini berkaitan dengan urusan politik dan elektoral semata.