Perekonomian negara ini sedang mengalami kesulitan, ditandai tingkat inflasi yang melampaui 65 % dan mata uang nasional, lira, yang telah kehilangan 80 % nilainya selama lima tahun terakhir.

Ini bukti tak terbantahkan masa-masa sulit yang dihadapi masyarakat Turki.

Kemerosotan ekonomi ini benar-benar memainkan peran penting dalam kekalahan partai berkuasa, yang dipimpin Erdogan.

Kritikus sering menuduh pemerintahan Erdogan gagal memahami betapa parahnya kesulitan rakyat di tengah gejolak ekonomi ini.

Sepanjang periode pra-pemilihan, pihak oposisi memanfaatkan kekhawatiran yang semakin besar mengenai meningkatnya biaya hidup, dan menjadikannya sebagai isu utama dalam pemilu.

Ekrem İmamoğlu, Wali Kota Istanbul memanfaatkan momentum krisis ini dengan slogan kampanye “Negara Kami Tidak Pantas Miskin.”

Kritiknya terhadap kebijakan ekonomi Erdogan, yang menurutnya “menjungkirbalikkan hukum ekonomi,” diterima para pemilih.

Janji Erdogan untuk menghidupkan kembali perekonomian merupakan landasan kampanyenya untuk masa jabatan presiden ketiga berturut-turut pada 2023 tak berefek.

Kondisi perekonomian masih tetap suram. Setelah hasil buruk Pemilu, Erdogan menyatakan retorika demokrasi dan bangsa Turki tetaplah yang jadi pemenang.

Erdogan berjanji untuk mengatasi kekurangan yang muncul dari hasil pemilu dan terus melaksanakan program ekonomi pemerintah yang bertujuan memerangi inflasi.

Krisis ekonomi yang parah di Turki dan pengaruhnya terhadap perubahan politik menggarisbawahi rumitnya hubungan antara kesehatan ekonomi dan stabilitas politik.

Respons para pemilih, yang lebih memilih oposisi karena ketidakpuasan ekonomi, menandakan adanya tuntutan akan perubahan dan akuntabilitas dari para pemimpin mereka.

Saat Turki melewati masa yang penuh tantangan ini, kemampuan pemerintah untuk melakukan reformasi ekonomi yang efektif akan diawasi ketat.

Janji untuk mengatasi inflasi dan merevitalisasi perekonomian tidak hanya menjadi inti agenda politik Erdogan di masa depan.