Kementerian PUPR akan dipecah menjadi dua yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. 

Kementerian Ketenagakerjaan akan dilengkapi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Juga akan dibentuk Kementerian Transmigrasi.

Selain itu juga akan dibentuk badan baru yang dipimpin kepala badan selevel menteri. 

Jumlah kementerian yang gemoy akan menjadi supergemoy karena Prabowo akan menempatkan sejumlah wakil menteri. Kementerian Keuangan yang sudah memiliki 2 wakil menteri, akan ditambah sehingga menjadi 3 Wamen. 

Jumlah Wamen diprediksi akan lebih banyak dari sebelumnya. Itu terjadi karena sudah ada 108 orang yang dipanggil Prabowo untuk ditempatkan menjadi menteri, wakil menteri dan kepala badan.

Tak ada yang salah dengan penambahan kementerian dan badan. Publik berharap, penambahan jumlah kementerian dan sekaligus penambahan menteri, wakil menteri dan kepala badan ini bisa menyelesaikan permasalahan bangsa yang semakin kompleks.

Hingga saat ini, angka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia masih jauh tertinggal.Angka IPM Indonesia pada 2023-2024 seperti dirilis United Nations Development Programme (UNDP) mencapai 0,713.

Indonesia berada di urutan 112 naik dari sebelumnya diurutan 114 negara. Namun di level  Asia Tenggara saja, IPM Indonesia masih kalah dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Vietnam. 

Baca juga: Optimisme Masyarakat Terhadap Susunan Kabinet Prabowo-Gibran untuk Indonesia Lebih Baik

Indonesia masih memiliki PR besar. Masalah stunting hingga Presiden Jokowi mengakhiri jabatannya belum juga berkurang. Jokowi menargetkan angka stunting Indonesia di level 14 persen pada 2024. Namun sampai hari ini, level stunting masih di 21,5 persen. 

Stunting menjadi masalah mendasar yang harus dicarikan solusi agar manusia Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Stunting mencerminkan kondisi kesehatan, kebersihan, kecerdasan hingga kompetensi manusia Indonesia jauh tertinggal. 

Kementerian dan kabinet gemoy juga akan berdampak pada penambahan nomenklatur organisasi di kementerian atau badan. Bertambah kementerian berdampak bertambahkanya Dirjen, Sekjen, Direktur hingga eselon di bawahnya serta bertambahnya ASN.

Bertambahnya menteri dan wakil menteri, berdampak pada penambahan staf khusus, staf ahli, asisten hingga protokoler hingga staf pengawalan. 

Sehingga anggaran untuk gaji, tunjangan bagi aparatur akan membengkak. Di saat bersamaan, pemerintahan Prabowo-Gibran menganggarkan biaya cukup besar untuk membenahi gizi anak-anak Indonesia yang tiap tahunnya mencapai sekitar Rp 460 triliun.

Belum lagi komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan melanjutkan pembangunan Ibukota Negara Nusantara yang juga membutuhkan dana cukup besar.