Oleh: Dr I Wayan Sudirta, SH, MH
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan

RAKYAT Indonesia kini sedang terkejut dengan penangkapan terhadap pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (dulunya Kementerian Komunikasi dan Informasi) yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pemblokiran situs judi online.

Dari berbagai media, diketahui bahwa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membiarkan dan membina kurang lebih 1000an situs dari 5000 situs judi online yan seharusnya diblokir berdasarkan undang-undang.

Para pelaku bahkan meraup keuntungan hingga Rp. 8,5 Miliar berdasarkan pernyataan Polda Metro Jaya. 

Apresiasi tentu dialamatkan pada Polda Metro Jaya maupun Satuan Tugas Judi Online yang berhasil mengungkap jaringan internal “orang dalam”) dan menetapkan 16 tersangka hingga saat ini, yang diantaranya adalah pegawai Komdigi.

Diketahui modus para tersangka ini adalah mendirikan “kantor satelit” di Bekasi dan melakukan penelusuran terhadap website yang seharusnya diblokir.

Kemudian dilakukan filterisasi dan pemerasan atau pungutan terhadap para pemilik website-website tertentu tersebut. 

Rakyat Indonesia tentu mengingat beberapa pemberitaan terkait tindak pidana judi yang menghebohkan atau menarik perhatian besar. Presiden saat itu juga kemudian membentuk Satgas Judi Online untuk melakukan penelusuran.

Perhatian masyarakat telah dimulai sejak hebohnya pemberitaan terkait keterlibatan Ferdi Sambo (yang kala itu menjabat sebagai Kadivpropam Mabes Polri) dalam kartel judi atau disebut “Konsorsium 303” yang ditengarai melibatkan sejumlah pejabat tinggi Polri dan pejabat negara lainnya berdasarkan berita yang viral di media sosial.

Selanjutnya, pernyataan Kepala BP2MI Benny Rhamdani tentang pengendali Judi Online (Judol) di Indonesia yang disampaikan kepada Presiden dan media massa.

Ia menyebut bahwa terdapat sosok pengusaha besar di Indonesia berinisial T yang mengendalikan judol di Indonesia. Hal ini disampaikan di kala pemberitaan besar tentang korban-kobran Judol yang juga adalah Anggota TNI-Polri, dari bunuh diri hingga dibakar oleh istrinya sendiri.

Belakangan hingga saat ini, pernyataan Kepala BP2MI belum terbukti melalui proses hukum atau mekanisme lainnya.

Pernyataan ini sempat membuat Komisi I DPR bertanya kepada Menkominfo saat itu bahwa seharusnya Kominfo dan aparat penegak hukum mengungkap jaringan besar judi online di Indonesia, tak terkecuali adanya keterlibatan internal masing-masing institusi. 

Namun tidak disangka bahwa dugaan tersebut benar adanya. Keterlibatan oknum pegawai yang menyalahgunakan kewenangannya berhasil diungkap.