Peran intelijen teritorial TNI juga dianggap berpotensi mengancam kebebasan sipil, terutama jika tidak ada mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. 

Pengalaman sejarah Orde Baru memperlihatkan bagaimana militer yang terlalu dominan dalam urusan domestik bisa mendorong militerisme dan merusak proses demokrasi.

Dilema HAM

Dilema utama yang muncul dalam perdebatan ini adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan HAM. 

Di satu sisi, terorisme adalah ancaman nyata yang mengancam keselamatan warga negara dan stabilitas nasional, sehingga kapasitas penanggulangan harus memadai dan responsif. 

Di sisi lain, penggunaan kekuatan militer yang tidak terkendali di ranah sipil dapat menimbulkan pelanggaran HAM dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara. 

Pendukung draft mengusulkan agar peran TNI dibatasi pada operasi intelijen lintas batas, pelatihan, dan stabilisasi pasca-operasi, semuanya tetap berada di bawah komando Polri. 

Sebaliknya, penentang menekankan bahwa TNI hanya boleh dilibatkan sebagai upaya terakhir melalui Keputusan Presiden (Keppres), dengan prioritas utama diberikan kepada lembaga sipil seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kementerian Agama dalam upaya pencegahan dan deradikalisasi.

Konsep supremasi sipil yang diadopsi dari teori hubungan sipil-militer Samuel Huntington bisa menjadi pijakan untuk membenahi situasi ini. 

Huntington menegaskan bahwa militer harus fokus pada pertahanan negara dari ancaman eksternal, sementara urusan dalam negeri dan keamanan sipil menjadi tanggung jawab pemerintah sipil. 

Untuk itu, revisi UU Peradilan Militer perlu dilakukan agar ada mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan transparan, termasuk pembentukan komite pengawas gabungan DPR-BNPT yang dapat mengawasi operasi militer dalam penanggulangan terorisme. 

Standard operating procedures (SOP) yang ketat untuk operasi gabungan TNI-Polri juga penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pendekatan ini berusaha menghindari kembalinya praktik dwifungsi militer yang selama ini menjadi momok bagi demokrasi Indonesia.

Pada akhirnya, kontroversi terkait draft Perpres ini mengungkap dilema yang mendalam dan kompleks: tanpa keterlibatan TNI, penanggulangan terorisme dikhawatirkan tidak efektif dan berisiko meluas; namun dengan melibatkan TNI secara luas, risiko pelanggaran HAM dan degradasi demokrasi menjadi nyata. 

Solusi terbaik seharusnya melibatkan dialog multipartai dan transparansi dalam proses legislasi, serta memperkuat kapasitas Polri dan BNPT sebagai ujung tombak penanggulangan terorisme. 

Hingga Februari 2026, keputusan DPR terkait draft ini masih dinantikan, sementara tekanan dari masyarakat sipil terus meningkat sebagai ujian komitmen reformasi pasca-era Prabowo.

Di tengah perdebatan ini, yang pasti adalah bahwa penanggulangan terorisme bukan hanya soal kekuatan senjata, melainkan juga soal menjaga nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum yang menjadi fondasi bangsa Indonesia. 

Menjaga keseimbangan antara keamanan dan kebebasan adalah tugas bersama yang harus dijalankan dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab.