Menteri Keuangan, Sri Mulyani turut menghadiri konferensi pers dan pemusnahan simbolis 16,8 juta rokok tanpa cukai alias ilegal di Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Kamis (2/8/2018)

Konferensi pers tersebut digelar terkait kasus peredaran 30 juta batang rokok ilegal di Jatim dan penyelundupan tiga kontainer berisi 50.664 botol minuman keras (miras) yang digagalkan Kanwil Bea Cukai Jatim 1 di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Penggagalan tersebut dilakukan pada 28 Juni 2018 lalu.

Selain aspek ekonomi, Sri Mulyani mengatakan, pemberantasan praktik-praktik curang, khususnya pada barang yang diawasi dan diatur, seperti miras dan rokok tersebut juga bertujuan untuk melindungi masyarakat.

Sri Mulyani menuturkan, Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjalin kerja sama dengan sejumlah negara lain dalam membendung aksi penyelundupan barang ilegal.

Dikatakan Sri Mulyani, kerjasama tersebut dirasa sangat efektif.

Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah kasus penyelundupan yang telah diungkap Bea Cukai, baik di wilayah perbatasan laut, darat, hingga udara selama enam bulan.

"Dalam waktu enam bulan ini saja, sudah ada beberapa kasus yang dapat digagalkan Bea Cukai," terang Sri Mulyani.

Senada dengan Sri Mulyani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi menuturkan, pihaknya tak hanya dapat menggagalkan kasus miras dan rokok ilegal saja.

"Kami bisa menggagalkan penyelundupan narkoba hampir empat ton. Belum lagi ditambah sejumlah barang lain, termasuk rokok dan miras," kata Heru pada awak media.

Heru menambahkan, kunci dari seluruh keberhasilan yang dapat diraih itu adalah sinergi antar instansi.

"Dengan bersinergi, semua dapat ditutup bersama dengan lebih efektif," lanjutnya. (*)