Polda Jawa Tengah Siap Bekerja Sama Dengan Bea Cukai Tingkatkan Penerimaan Negara dan Investasi
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Rycko Amelza Dahniel menyatakan kesiapannya mendukung dan bekerja sama dengan Bea Cukai dalam meningkatkan penerimaan N
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.com, SEMARANG– Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Rycko Amelza Dahniel menyatakan kesiapannya mendukung dan bekerja sama dengan Bea Cukai dalam meningkatkan penerimaan Negara dan investasi di Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikannya pada kunjungan kerjanya ke Kanwil DJBC Jateng dan DIY pada Rabu (5/2/2020). Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jateng DIY, Padmoyo Tri Wikanto menyambut langsung kedatangan Kapolda yang kali ini didampingi oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol. R.Y. Wihastono Yoga Pranoto.
Dalam pertemuan tersebut Tri menyampaikan secara singkat terkait tugas dan fungsi Bea Cukai di Jawa Tengah sekaligus menginformasikan isu terkini berkaitan dengan tugas Bea Cukai.
Tri memaparkan, “Bea Cukai memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan di pelabuhan terkait impor dan ekspor termasuk terhadap mengawasi narkotika, psikotropika dan prekusor. Tidak hanya itu, kami juga mengawasi cukai ilegal baik rokok, minuman keras maupun etil alkohol, hingga pengawasan terhadap perusahaan penerima fasilitas fiskal,” ungkapnya.
Ia melanjutkan, “Kami siap berkoordinasi lebih intens baik secara formal maupun informal dengan kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai."
Kapolda turut memberikan pernyataan dukungan kepada Bea Cukai. “Kami sepakat untuk mendukung Bea Cukai khususnya dalam upaya meningkatkan penerimaan Negara, meningkatkan investasi dan juga upaya meningkatkan kemudahan berusaha di Jawa Tengah ini," tegasnya.
Lebih lanjut Kapolda juga mengutarakan pendapat yang sama terkait dengan upaya penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai dengan prinsip mengutamakan penerimaan negara. Hal tersebut sesuai dengan prinsip “ultimum remidium”. Dukungan Polda Jawa Tengah akan sangat bermanfaat bagi upaya Bea Cukai dalam mengumpulkan penerimaan Negara serta mendorong peningkatan investasi dan kemudahan berusaha melalui pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal.