TRIBUNNEWS.COM - Disaat konsentrasi seluruh elemen bangsa dipusatkan pada upaya penanganan pandemi Covid-19, pemerintah masih menyisipkan isu logistik sebagai salah satu stimulus kebijakan yang harus tetap dikerjakan.

Usai rapat terbatas Penataan Ekosistem Logistik Nasional pada 18 Maret 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa jika kita bisa fokus pada peta jalan yang yang jelas dan target yang terukur, maka Indonesia akan memiliki layanan logistik yang murah dan cepat dengan biaya yang transparan dan kompetitif, sehingga sistem logisik Indonesia akan menjadi lebih efisien. Lebih lanjut Menko Hartarto menjelaskan bahwa penugasan untuk mempercepat penerapannya diberikan oleh Presiden kepada Kementerian Keuangan.

Penugasan kepada Kementerian Keuangan untuk mempercepat penataan Ekosistem Logistik Nasional merupakan keputusan yang tepat, karena Kementerian Keuangan memiliki dua unit kerja yang sangat dekat dengan kegiatan logistik, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Lembaga National Single Window (LNSW).

DJBC adalah garda terdepan pemerintah dalam urusan perdagangan internasional, sedangkan LNSW merupakan unit organisasi yang khusus dibentuk untuk mempercepat integrasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang ekspor dan impor ke dalam sistem Single Window. 

Dalam melaksanakan tugas penataan Ekosistem Logisik Nasional ini, paling tidak ada tiga hal utama yang perlu mendapat perhatian. 

1. Kolaborasi layanan pemerintah dengan platform logistik swasta

Ekosistem Logistik tidak akan bisa dipisahkan dari ketersediaan sistem berbasis elektronik yang handal untuk memperkuat integrasi layanan pemerintah dan menghubungkan layanan pemerintah tersebut dengan platform-platform berbasis elektronik yang dimiliki oleh para pelaku usaha di bidang logistik.

Proses layanan pemerintah harus didesain untuk menyelesaikan seluruh persayaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha dalam satu rangkaian proses yang tidak terputus. Dengan demikian, pelaku usaha cukup melakukan transaksi melalui satu interface pada sistem Single Window yang selanjutnya akan meneruskannya kepada sistem-sistem layanan pada kementerian dan lembaga terkait, sampai keseluruhan proses dapat diselesaikan.

Penggunaan sistem Single Window secara utuh akan memunculkan transparansi proses bisnis pada masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah. Jika terjadi kelambatan layanan, maka akan mudah diketahui di titik mana dari rangkaian layanan pemerintah tersebut yang mengalami kelambatan. Pada akhirnya, integrasi layanan ini akan memunculkan transparansi layanan publik yang didasarkan pada standar layanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pelaku usaha.

Platform-platform logistik swasta akan dirangkul untuk berkolaborasi dengan layanan pemerintah, dimana output dari layanan pemerintah dapat menjadi input bagi platform-platform logistik ini, dan sebaliknya, sehingga keseluruhan proses logistik sejak dari hulu sampai ke hilir dapat dimonitor dengan baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi transaksi dalam rangkaian proses logistik, dimana informasi tentang kebutuhan jasa logistik dan penawaran yang diberikan oleh para penyedia jasa disajikan secara transparan dalam kompetisi yang sehat.

Platform pembayaran secara elektronik juga perlu didorong untuk lebih optimal berperan dalam melayani kebutuhan dunia usaha, sehingga proses pembayaran, baik pelunasan pungutan-pungutan negara maupun pembayaran antar pelaku usaha dapat dilakukan dengan mudah tanpa dibatasi tempat dan waktu layanan.

2. Regulasi yang efisien dan standar layanan yang prima

Untuk mendukung efektifitas kolaborasi tersebut, kementerian dan lembaga pemerintah harus menerbitkan regulasi yang efisien pula. Sistem elektronik dan regulasi yang efisien adalah dua hal yang saling membutuhkan.

Sistem elektronik yang baik hanya akan mampu memberikan kinerja optimal jika didasarkan pada regulasi yang efisien pula, sebagaimana jargon garbage in-garbage out yang menjadi acuan dasar sebuah sistem elektronik. Jika regulasi yang dikeluarkan masih tidak efisien, maka bisa jadi sebuah sistem elektronik justru akan menjadi masalah bagi para penggunanya.