Untuk menyempurnakan sistem yang dikembangkan, kementerian dan lembaga pemerintah juga perlu melakukan pengaturan-pengaturan terkait penyediaan jasa logistik yang mampu mendorong kualitas jasa yang prima. Common practice dalam bisnis logistik internasional yang terbukti efektif akan diterapkan.

Penggunaan internet on thing (IoT) sebagai media tracking keberadaan barang, standar kelayakan kendaraan dan gudang, standar biaya jika diperlukan, dan berbagai standar layanan lain akan mampu memenuhi kebutuhan akan jasa logistik yang berkualitas tinggi.

Faktor pendukung selanjutnya adalah penyediaan dan penataan infrastruktur pendukung logistik yang tepat. Efisiensi logistik tidak hanya mebutuhkan regulasi dan standar-standar yang baik, serta sistem elektronik yang handal, tetapi juga penyediaan dan penataan infrastruktur pendukung yang tepat.

Contoh yang dapat dipertimbangkan adalah penataan infrastruktur pendukung seperti tata ruang di pelabuhan-pelabuhan, jalur kereta barang dan stasiun barang, penyediaan lahan parkir bagi kendaraan angkutan besar, penempatan depo-depo kontainer dan penyediaan terminal-terminal barang, seperti lazimnya penataan yang dilakukan di berbagai negara di dunia.

3. Strategi Penataan yang tepat

Presiden menyatakan bahwa peningkatan efisiensi kinerja logistik nasional sudah sudah diupayakan sejak 3-4 tahun lalu. Oleh karena itu, strategi yang akan diterapkan harus mampu secepatnya menunjukkan hasil yang dapat dinikmati, mendahulukan pihak-pihak yang paling siap dan paling antusias untuk dilibatkan dalam pilot-pilot project untuk masing-masing utilitas yang dikembangkan, dan menjadikan utilitas yang sudah matang sebagai model untuk dikembangkan secara nasional.

Platform-platform logistik yang sudah siap akan dilibatkan dalam pilot project sambil bersama-sama mencari bentuk yang paling dapat memenuhi kebutuhan pemerintah dan pelaku usaha secara harmonis. Platform logistik juga akan menjadi filtering agent bagi pemenuhan standar-standar kelayakan yang dipersyaratkan pemerintah bagi pelaku usaha yang bergabung di dalamnya, sehingga pengguna jasa logistik akan mendapatkan layanan dengan standar yang tinggi.

Ekosistem Logistik Nasional juga memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, sehingga komunikasi yang baik harus dibangun dengan pemerintah-pemerintah daerah. Sebagaimana dengan perlakuan terhadap platform-platform logistik, pemda-pemda yang lebih siap akan didahulukan dalam pilot project agar dapat secepat mungkin menemukan model penataan yang tepat.

Untuk selanjutnya model ini akan dikembangkan pada daerah-daerah lain, sehingga ekosistem logistik dapat lengkap terbentuk, baik secara konten layanan maupun cakupan wilayahnya.  

Maka dari itu, membangun ekosistem logistik secara nasional bukanlah perkara mudah. Political will yang kuat sudah ditunjukkan pemerintah, dan kita berharap Kementerian Keuangan mampu mengoptimalkan perannya dalam meng-orkestrasi penataan Ekosistem Logistik Nasional dengan menarik dukungan dan mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama merancang, mengembangkan dan menerapkan ekosistem logistik yang harmonis, ekosistem logistik yang membuat semua pihak yang terlibat didalamnya dapat tumbuh dan berkembang bersama untuk melahirkan sistem logistik nasional yang efisien. (*)  

Kukuh Sumardono Basuki

Tenaga Pengkaji Bidang Penerimaan dan Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Ditjen Bea dan Cukai - Kementerian Keuangan RI