Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Kenaikan Harga Premium Disarankan Rp 6.500 per Liter

Menurut politisi Partai Demokrat, jika ada kenaikan Rp 2.000, maka diperkirakan uang Rp 28 triliun dari APBN bisa dihemat.

Penulis: Srihandriatmo Malau
zoom-in Kenaikan Harga Premium Disarankan Rp 6.500 per Liter
KOMPAS/PRIYOMBODO
Pengendara sepeda motor mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke kendaraannya, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) 34.10102, Jalan KH Hasyim Ashari, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2013). Pemerintah berusaha merumuskan solusi pengendalian BBM bersubsidi, mengingat kuota bulanan untuk periode Januari-Maret sudah jebol 6 persen. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Achsanul Qosasi, meminta pemerintah segera mengambil keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, menjadi Rp 6.500 per liter.

Karena, bila kenaikan harga BBM subsidi bisa dimulai per 1 Mei mendatang, maka dana APBN 2013 bisa dihemat Rp 21 triliun (dalm waktu tujuh bulan).

Sebagai perbandingan, pada 2012, konsumsi premium mobil pribadi adalah 14 juta kiloliter (KL). Sedangkan angkutan umum (transportasi lainnya) sebanyak 23 juta KL. Sehingga, menurut politisi Partai Demokrat, jika ada kenaikan Rp 2.000, maka diperkirakan uang Rp 28 triliun dari APBN bisa dihemat.

"Penyesuaian subsidi menjadi suatu keniscayaan. Fiskal kita terasa berat, dan APBN terancam defisit. Penyesuaian menjadi Rp 6.500 harus dilakukan. Rakyat sudah memahami kondisi tersebut, sehingga dampak politisnya tidak akan besar," tutur Achsanul kepada Tribunnews.com di Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Jika program ini bisa berjalan, lanjutnya, parlemen meminta pemerintah mengoptimalkan fungsi TP4BM (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyediaan Pendistribusian Pengawasan BBM), agar segera menuntaskan kelangkaan BBM yang sudah terjadi di sejumlah daerah.

Karena, papar Achsanul, jika kelangkaan BBM dibiarkan, maka akan menghambat pertumbuhan, yang rentan terhadap gejolak sosial.

"Pemerintah semestinya mengantisipasi isu kenaikan BBM. Saat ini sudah mulai muncul kelangkaan solar dan premium. Segera optimalkan fungsi TP4BM. Semestinya tim ini sudah bekerja saat isu penyesuaian akan dilakukan," urainya. (*)

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas