TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Persero Hanung Budya menyambangi Bareskrim Polri, untuk mengoordinasikan pengamanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Itu dilakukan seiring kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan dua harga berbeda di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Menurut Hanung, itu sangat penting karena Pertamina tidak bisa sendirian dalam menjaga keamanan distribusi BBM.

"BBM bersubsidi tahun ini kuotanya 46 juta kiloliter, terdiri dari premium, solar, dan minyak tanah. 45 jutanya menjadi tanggung jawab Pertamina," ujar Hanung usai bertemu Kabareskrim Polri di Gedung Bareskrim, Senin (22/4/2013).

Karena adanya disparitas harga, lanjutnya, maka penyimpangan kemungkinan sangat besar terjadi, dan bahkan sudah terjadi.

"Kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian, utamanya mengamankan pendistribusian BBM besok, supaya tidak terjadi penyimpangan yang luar biasa besarnya," imbuh Hanung.

Dalam pertemuan tersebut, jelasnya, Pertamina menjelaskan tentang rencana pemasangan sistem IT, untuk melakukan pengawasan dan memonitor BBM bersubsidi di setiap SPBU.

"Pemasangan sistem IT atau menggunakan RFID, meliputi lebih dari 5.000 SPBU dan 92 ribu nozel, yang kami mulai di Jakarta. Sistem ini akan mampu memonitoring pendistribusian BBM PSO di SPBU sampai ke nozel. Mengidentifikasi konsumen berapa liter konsumsinya per hari, beli di mana, termasuk kalau nanti ada kebijakan pengendalian, sistem ini akan mampu mengendalikan," paparnya.

Pertamina belum bisa memerediksi masalah yang akan muncul akibat adanya dua harga BBM. Sebab, Indonesia baru kali pertama akan menerapkan sistem tersebut.

"Tapi, semua proyeksi, perkiraan, dan kemungkinan masalah di lapangan sudah kami identifikasi bersama pihak kepolisian. Nanti secara detail kami tetapkan dalam sebuah SOP untuk menangani potensi permasalah di lapangan," paparnya. (*)