TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ichsanuddin Noorsy, pengamat ekonomi dan politik berpendapat, pemerintahan SBY omdo alias omong doang.

Maksudnya, banyak berbicara wacana soal ketahanan energi nasional, namun dalam praktiknya tidak terlaksana.

"Masalah BBM ini sudah diwacanakan sejak pembicaraan Pansus BBM di DPR tahun 2008, dan kemudian diperjelas saat menjadi saksi ahli Juni 2012 di MK, namun tidak berjalan juga, jadi pemerintah itu omdo," kata Ichsanuddin dalam diskusi soal rencana kenaikan harga BBM bersubsidi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/4/2013).

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi untuk pengguna mobil pribadi. Sementara, untuk pengguna sepeda motor dan angkutan umum, harga BBM bersubsidi tidak naik. Dengan demikian, akan ada dua macam harga BBM bersubsidi.

Tujuan pemerintah, agar penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran. Pengguna sepeda motor dari kalangan menengah ke bawah bisa menggunakan BBM bersubsidi, sehingga harganya tidak dinaikkan.

Namun, Noorsy heran bagaimana membedakan orang kaya dan miskin ketika menggunakan sepeda motor.

"Ini soal hajat hidup orang banyak, tidak ada perbedaan kaya dan miskin. Persoalan pokoknya juga bukan di situ, sebab yang terjadi, reformasi sektor energi sebenarnya ada di libralisasi," tutur Noorsy.

Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo memaparkan, keputusan menggunakan dua macam harga BBM bersubsidi secara teoritis mudah dilaksanakan, namun dalam praktiknya tidak mudah.

"Mekanisme penerapan dua harga, apakah efektif? Sebenarnya, sekarang harga BBM sudah bervariasi. Ketika penerapan kebijakan dan pengawasannya tepat, sepertinya ini bisa berjalan, tapi itu semua tergantung pengawasan," paparnya. (*)