YLKI Tantang Pemerintah Terapkan Satu Harga BBM

Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dengan tegas menolak kebijakan dua harga BBM yang akan diterapkan pemerintah.

Menurut YLKI, kebijakan tersebut justru akan memicu konflik sosial di tengah masyarakat dan menyulitkan akses BBM.

"Prinsipnya YLKI menolak ide dua harga ini karena akan sangat menyulitkan konsumen didalam mengakses harga bahan bakar, dan bisa menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat, dan menimbulkan penyalahgunaan, penyelewengan, dan penyelundupan," ujar Tulus Abadi, Pengurus Harian YLKI, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (27/4/2013).

Dikatakan Tulus, pemerintah seharusnya tidak memperbesar disparitas harga BBM tersebut.

Penyalahgunaan atau penyelundupan BBM, terutama di daerah perbatasan karena disparitas harga BBM dan di luar negeri sangat besar.

Pemerintah juga dinilai tidak transparan dan jujur menjelaskan kepada masyarakat berapa sebenarnya kouta BBM di masing-masing daerah.

Tulus pun menantang pemerintah agar menerapkan satu harga saja. Sebab menurutnya, harga BBM di Indonesia pernah menyentuh harga Rp 6.000.

"Jadi kalau pemerintah punya nyali politik ya sudahlah diambil harga tunggal BBM bersubsidi. Kita pernah mencapai harga Rp 6.000, nah kalau itu dikembalikan saja ke harga Rp 6.000, saya kira daya beli kita sudah bisa diukur," tegas dia.