Pandangan PDIP Soal Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Apalagi, ditambah program bantuan langsung sementara bagi masyarakat miskin (BLSM).

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon, memertanyakan dasar pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Juga, alasan pemerintah mengedepankan BLSM.

"Apakah benar itu hanya sebagai dampak proteksi inflasi dari kenaikan BBM? Terus, kenapa BBM dinaikkan?" ujar Effendi kepada Tribunnews.com di Kompleks Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5/2013).

Menurutnya, PDIP memandang alasan kenaikan harga BBM tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan BBM bersubsidi. Karena, BBM bersubsidi seharusnya dikelola dengan baik.

"Pengelolaannya kan harus menghemat, baik kiloliternya, demikian juga Rupiahnya," ujarnya.

"Tapi, kok sepanjang pemerintahan SBY, tidak ada upaya-upaya untuk itu, konversi ke bahan bakar non-minyak, yang jelas harganya lebih murah. Kemudian, tidak ada sarana transportasi alternatif bagi masyarakat. Tidak terlihat pembangunan yang mengarah ke pengelolaan menghemat BBM bersubsidi," bebernya.

Karena itu, Effendi menegaskan, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri memertanyakan, apakah pemerintah tidak punya keinginan memerbaiki pengelolaan BBM bersubsidi? Karena, pemerintah cuma bisa menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai solusinya.

Bila kenaikan harga BBM diambil, paparnya, apakah persoalan yang sama tidak akan kembali terjadi enam bulan ke depan?

Effendi menilai, enam bulan setelah keputusan diambil, maka problem yang sama akan muncul, yaitu kuota BBM subsidi akan membengkak, dan harganya juga akan membenani APBN.

"Terus, apakah polanya akan sama lagi dengan diberikan BLSM?" tanyanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi akan dilakukan pemerintah, setelah dana kompensasi untuk masyarakat miskin tersedia.

"Kenaikan harga BBM hanya bisa dilakukan kalau kompensasinya ada," ucap Chatib saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Menurut Chatib, dengan perkiraan tersebut, kenaikan harga BBM bersubsidi akan dilakukan, setelah pembahasan RAPBN-Perubahan 2013 antara pemerintah dengan DPR selesai pada pertengahan Juni.

"Pemberian kompensasi hanya bisa dilakukan setelah APBN-Perubahan, itu satu bulan setelah diajukan," jelasnya.