TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perancang konstruksi Jembatan Selat Sunda (JSS) Prof. DR. Wiratman menegaskan pihaknya tak mau JSS dibiayai oleh anggaran swasta. Wiratman mengatakan JSS sebaiknya dipimpin oleh pemerintah melalui penyertaan dana dan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Wiratman, anggaran JSS bisa diambil dari APBN dan anggaran internal BUMN yang mengelola. Wiratman menjelaskan tidak adanya kepastian pendanaan studi kelayakan jembatan sepanjang 29 km tersebut sangat disayangkan.

"Jangan sampai jatuh ke tangan swasta supaya menjadi karya anak bangsa,” ujar Wiratman, Jumat (6/9/2013).

Jika pemerintah melalui BUMN masuk ke dalam studi kelaikan tersebut maka paling tidak proyek tersebut berada di bawah kendali negara. Pemerintah, menurut Wirartman sebaiknya membentuk tim untuk mengerjakan studi kelaikan sehingga proses pembangunan dapat disegerakan.

Apabila studi kelaikan tersebut sudah selesai, maka pemerintah dapat merealisasikan jembatan yang menghubungkan pulau Jawa dengan pulau Sumatera tersebut melalui tender investasi.

“Skema tendernya investasi. Jadi uang untuk membangun sampai dengan Rp200 triliun itu biar investor saja yang pusing memikirkannya,” jelas Wiratman.

Sebelumnya diberitakan Tribunnews.com, studi kelayakan Jembatan Selat Sunda yang tengah dilakukannya bersama Artha Graha Networks sebagai pemrakarsa proyek masih berupa pra desain dan pra studi kelaikan.

"Untuk dapat menyelesaikannya, menurutnya, dibutuhkan banyak variable yang lebih kompleks. Namun, saat ini justru terkendala dengan polemik antara pengambil kebijakan," papar Wiratman.