TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyatakan siap diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait beras impor Vietnam. Dia menilai masalah beras impor telah dipolitisasi.

“Saya siap (diperiksa BPK). Semakin lucu saja. Semakin dia (BPK) masuk, semakin saya siap. Selama kebenarannya saya pegang, saya tidak khawatir sama sekali,” kata Gita di Hotel Horison, Bandung, Jawa Barat, Selasa (4/2/2014). Gita berkeyakinan tidak ada penyelewengan di Kementerian Perdagangan terkait kebijakan beras impor ini.

Gita menuding kisruh impor beras ini bermuatan politis yang kemudian dikaitkan dengan pengunduran dirinya sebagai Menteri Perdagangan. “Kami akan membuktikan sampelnya. Berarti nanti ketahuan siapa yang politisasi. Sistem di Kementerian Perdagangan mampu mengatasi hal seperti ini,” ujar dia.

Hasil uji laboratorium, papar Gita, menyatakan beras yang beredar di Pasar Induk Cipinang adalah jenis premium. Pengujian dilakukan dua laboratorium, yaitu Sucofindo dan Pusat Pengawasan Mutu Barang (PPMB) Kementerian Perdagangan. Hasil uji tersebut, ujar dia, mementahkan tuduhan impor telah memasukkan beras medium dari Vietnam.

Sebelumnya, anggota BPK Ali Masykur Musa yang juga peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, mengatakan  BPK akan terus menelusuri dugaan penyelewengan di balik masuknya beras impor dari Vietnam. BPK menjadwalkan pengumpulan data dan pemeriksaan awal pada Februari 2014. Jika diperlukan, kata Ali, BPK akan memeriksa Gita sekalipun dia telah mundur dari Menteri Perdagangan.

Ali menyebutkan, ada tiga aspek yang harus ditempuh menyikapi persoalan ini. Ketiga aspek itu adalah penelusuran regulasi terhadap pengadaan beras tersebut apakah legal atau ilegal, lalu soal penerimaan negara, dan kebijakan produksi beras di Indonesia. Menurut dia, jika pengelolaan padi di Indonesia sudah cukup, maka impor akan merugikan rakyat banyak.(Dian Maharani)