‎Laporan Wartawan Tribun Timur, Hajrah

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Bank Indonesia telah menetapkan sejumlah perbankan kategori buku IV untuk menjadi penyelenggara Layanan Keuangan Digital (LKD). Kendati demikian ‎sejumlah perbankan daerah mengaku juga tertarik dalam menggarap layanan ini.

Bank Sulselbar misalnya mengaku telah siap jika diberi kepercayaan untuk mengelola sistem perbankan tanpa kantor cabang atau branchless banking.

Plt Dirut Bank Sulselbar, Ellong Tjandra mengatakan, layanan keuangan digital memang memiliki investasi yang besar jadi wajar Bank Indonesia memberi batasan khusus.

Namun dengan melihat potensi bisnisnya, menurut Ellong LKD juga sangat potensial digarap bank daerah. Salah satu visi dari LKD yakni mengurangi transaksi tunai dan mendekatkan layanan perbankan ke masyarakat.

Menurut Ellong visi tersebut juga selaras dengan keinginan Bank Daerah dalam memperluas penetrasi bisnisnya. Untuk branchless banking kata Ellong pihaknya mengaku sudah siap begitu pula dengan mengarahkan berbagai transaksi menggunakan kartu.

Hanya saja yang menjadi kendala saat ini meliputi Investasi IT dan kesiapan SDM yang ‎memang harus dimatangkan. "Menggarap LKD memang membutuhkan investasi yang besar, namun jika diberi kepercayaan kita bisa maksimalkan produk ini,"jelasnya.

Bank Sulselbar sendiri kata Ellong telah memiliki sejumlah unit yang dapat mendukung peluang LKD bisa berkembang seperti penyebaran kantor kas sebanyak 39 unit, layanan syariah sebanyak 25 dan 32 cabang konvensional.

Belum lagi pihaknya juga telah memiliki kartu kredit co Branding bersama Mandiri dan memiliki mesin ATM sebanyak 92 unit. Apalagi kata Ellong saat ini pihaknya juga terus melakukan upaya dalam peningkatan tekhnologi menuju layanan berbasis Mobile banking.

Ellong berharap, Bank Indonesia juga mempertimbangkan peluang Bank daerah untuk program LKD. Senada Pimpinan Cabang Bank Papua, Baso Pajung, menurutnya sistem keuangan digital sangat memungkinkan ‎untuk digarap oleh Bank Papua.

Layanan yang telah sampai ke daerah dan bukan hanya terpusat di Papua membuat pihaknya juga tertarik. "Kami tertarik dan memang layanan keuangan digital ini ‎justru dapat meningkatkan posisi bank daerah lebih dikenal lagi oleh masyarakat,"katanya.

Selama ini bisnis Bank Daerah kata Baso yang hanya diidentikkan dengan pegawai negeri sipil akan sedikit terbantu jika layanan keuangan digital bisa dimaksimalkan, walaupun memang diperlukan kajian khusus untuk kelayakan Bank Daerah. Berbeda Bank BJB mengaku LKD belum relevan diberlakukan untuk saat ini bagi bank daerah.

Pimpinan cabang Bank BJB, Iwan Gartiwa Dewantara melihat LKD masih cukup sulit terutama dari sisi IT perbankan, apalagi tipikal masyarakat di daerah sejauh ini masih kurang akrab dengan aneka transaksi yang ditawarkan dalam LKD seperti bank tanpa cabang, e-money dan lainnya.

"Sepertinya untuk saat ini masih belum, Bank daerah masih butuh berbenah khususnya dalam peningkatan produk dan SDM,"jelas Iwan.

Namun ia tak menampik bahwa ke depan bisa saja LKD akan menjadi sebuah tren transaksi baru untuk perbankan dan semua tergantung bagaiamana kebijakan bank sentral yakni OJK dan BI merumuskannya.‎