TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah sudah memiliki rencana membangun Jembatan Selat Sunda, yang menghubungkan Jawa dan Sumatra. Konon, jembatan itu bakal mengefisienkan kegiatan logistik yang selama ini dinilai boros akibat padatnya aktivitas penyeberangan Merak-Bakauheni.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Logistik Carmelita Hartoto menilai hambatan logistik antara Jawa dan Sumatra terjadi karena fasilitas dan kapasitas pelabuhan di Merak dan Bakauheni yang sangat terbatas.

Dia menggambarkan, hingga saat ini, tidak semua dermaga berfungsi secara optimal. Alhasil, tidak semua kapal dapat beroperasi.

Dari 5 dermaga, hanya tiga yang beroperasi dengan baik, dua dermaga lainnya perlu lebih mendapatkan perhatian bahkan satu dermaga kondisinya masih memprihatinkan.

Selain dermaga, masalah fasilitas pelabuhan juga harus menjadi perhatian. Ada vender, fasilitas menaikkan dan menurunkan kendaraan dari dan ke dermaga, kapal pandu atau tunda dan lahan parkir yang lebih luas.

Untuk membuat logistik efisien, lahan parkir harus ditingkatkan hingga dua kali lipat dari kapasitas sekarang. "Lahan parkir perluas dua kali lipat agar saat padat, kendaraan tidak sampai mengular ke luar dan memberi dampak yang lebih luas terhadap sistem logistik," ujar Carmelita, Jumat (30/5/2014).

Menurut dia, pemerintah mestinya jangan buru-buru untuk membangun Jembatan Selat Sunda. "Modernisasi secara optimal pelabuhan di Merak dan Bakauheni. Karena, kedua pelabuhan itu menjadi penyebab utama kongesti logistik yang masih sering terjadi," katanya.

Dia menjelaskan Indonesia merupakan negara maritim atau kelautan. Sudah sepantasnya pemerintah fokus dan memprioritaskan pengembangan infrastruktur di bidang pelayaran daripada membangun infrastruktur di darat seperti Jembatan Selat Sunda.

Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda sepanjang kurang lebih 29 kilometer tersebut akan menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatra dan diperkirakan akan memakan biaya sebesar Rp100 triliun.