TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pakar Ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Suryo Adibowo, menilai  ada kontradiksi yang besar antara klaim ekonomi kerakyatan yang menjadi  retorika capres Prabowo Subianto dengan sikap cawapresnya Hatta Rajasa yang ingin membawa konsep Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi  Indonesia (MP3EI).

Keberadaan dua sikap yang berbeda secara prinsipil itu sekaligus  menunjukkan bahwa Prabowo sebenarnya tak menguasai isu perekonomian sama  sekali.

"Mungkin ini terjadi karena Prabowo tak menguasai isu perekonomian. Dia  tak tahu bahwa untuk melanjutkan MP3EI akan menihilkan ekonomi rakyat.  Jadi retorika dan nama ekonomi rakyat saja yang masuk visi misinya, tapi  nanti dijalankan MP3EI," kata Suryo di Jakarta, Selasa (17/6/2014).

Untuk diketahui, kata Suryo, MP3EI itu diletakkan fondasinya di era  Pemerintahan SBY-Boediono, dimana Hatta sebagai salah satu penyusunnya.  Kemungkinan besar, dan sudah disampaikan berkali-kali oleh Hatta, bahwa  konsep itu akan dibawanya kembali.

Namun yang harus diingat, lanjutnya, bahwa sejak awal MP3EI sudah dikritik  karena di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi di sisi lain  takkan bisa mengendalikan kesejangan ekonomi antara si miskin dan si kaya  yang akan semakin lebar.

"Dan harus dicatat, dengan MP3EI, pertanian rakyat justru akan terpuruk.  Walau ada investasi di bidang pertanian, MP3EI akan mengarahkannya kepada  yang bersifat padat modal seperti pembangunan perkebunan," jelasnya.  

Pembangunan pertanian model demikian, lanjutnya, hanya akan memberi ruang  bagi penguasa besar dan asing yang bermodal besar. Hal itu jelas akan  menghabiskan lahan yang selama ini digunakan petani kecil.

"Jelas itu bukan untuk ekonomi rakyat seperti petani kecil. Sementara Prabowo bilang dia ingin ekonomi rakyat. Bagaimana mungkin mendorong  ekonomi rakyat sekaligus mendorong MP3EI? Ini kontradiksi dan takkan  mungkin. Itu mustahil," tandasnya.

Dia melanjutkan bahwa kontradiksi itu mungkin terjadi karena Prabowo tak  menguasai permasalahan ekonomi di Indonesia. Hal itu juga terlihat jelas  saat debat capres-cawapres yang berlangsung Minggu ((15/6) lalu, dimana  Prabowo tak bisa menjawab ketika ditanyai soal Tim Pengendali Inflasi  Daerah (TPID).

"Okelah Prabowo tak hapal istilah TPID. Tapi sebenarnya dia harus tahu  bagaimana mengendalikan inflasi," kata Suryo.

"Anehnya, Prabowo bilang inflasi terjadi karena kebocoran anggaran dan korupsi yang hebat, Padahal inflasi itu terkait pengendalian harga, arus  barang, dan distribusi. Itu kesalahan fatal yang menunjukkan Prabowo tak  paham," katanya.