TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selama 2 kali pemerintahan SBY, posisi Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) diduduki oleh kalangan partai politik semata yang diperkirakan sebagai bagian dari bagi-bagi jatah kursi menteri.

Hal ini yang menyebabkan masalah perumahan rakyat yang seharusnya sangat strategis menjadi tidak berjalan dengan baik.

Pengamat dari Indonesia Properti Watch Ali Tranghanda mengungkapkan presiden terpilih selanjutnya Joko Widodo harus tegas dalam memilih menteri yang profesional. Dalam hal ini untuk jabatan Menteri Perumahan Rakyat, Ali ingin Jokowi memilih seseorang yang mengerti sektor properti.

"Untuk memilih para menteri dari para profesional yang sekarang didengungkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo seharusnya benar-benar dari kalangan profesional yang mempunyai pemahaman mengenai perumahan rakyat," ujar Ali, Kamis (31/7/2014).

Memasuki triwulan II tahun 2014, pasar perumahan masih dibayangi tren perlambatan. Riset yang dilakukan oleh Indonesia Property Watch menunjukkan nilai penjualan masih membukukan penurunan 0,9 persen (q-to-q). Meskipun demikian berdasarkan nilai unit secara keseluruhan menunjukkan sedikit kenaikan sebesar 2,4 persen.

Ali menilai hal tersebut memperlihatkan pergeseran segmen harga ke harga yang rendah.

"Harga rata-rata segmen atas mulai terjadi pergeseran ke segmen yang lebih rendah menjadi Rp 1,1 miliar dari harga rata-rata pada triwulan sebelumnya sebesar Rp 1,5 miliar," ungkap Ali.