TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Ekonomi dari Universitas Atmajaya Jakarta, A. Prasetyantoko, menilai bahwa pemerintahan Jokowi-JK bisa jadi akan mewarisi beban yang sangat berat dari pemerintahan SBY-Boediono yang tampak dari postur RAPBN 2015. Dia memprediksi pemerintahan Jokowi-JK bisa jadi harus menaikkan harga BBM akibat beban warisan itu.

Menurut Prasetyantoko, RAPBN 2015 yang dibacakan SBY pada 15 Agustus lalu sebenarnya menyisakan persoalan serius. Karena nota keuangan tersebut berpotensi melampaui minimal defisit fiskal 3 persen sebagaimana diamanatkan konstitusi.

"Maka dari itu, APBN 2015 akan mewarisi beban yang berat bagi Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019," kata Prasetyantoko di Jakarta, Sabtu (23/8/2014).

Faktanya, kata Prasetyantoko APBN-P 2014 saja sebenarnya sudah bermasalah. Yang dia maksud adalah volume konsumsi BBM yang terus meningkat, sementara Undang-undang membatasi bahwa komsumsi BBM tidak boleh melampaui 46 juta kiloliter.

Padahal, hingga sejauh ini, diprediksi pada Oktober atau November depan saja, komsumsi minyak akan melampaui batas maksimal 46 juta kiloliter. Itu artinya, saat Jokowi-JK dilantik, akan langsung menghadapi kendala yang bisa menimbulkan masalah besar bagi keuangan negara.

"Dalam kondisi seperti itu, tidak ada pilihan lain bagi Jokowi-JK kecuali menaikkan harga BBM," kata dia.

"Publik harus tahu bahwa jika Jokowi-JK mengambil langkah menaikkan BBM semata-mata karena menanggung beban berat yang diwariskan pemerintahan SBY," ujarnya.

Untuk diketahui, subsidi energi yang disusun oleh Pemerintahan SBY-Boediono di RAPBN 2015 adalah sebesar kurang lebih 18 persen dari total pengeluaran. Itu masih ditambah 7,6 persen untuk membayar bunga utang. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2015, subsidi BBM diproyeksikan mencapai Rp291 triliun, naik dari pagu APBN-P 2014 sebesar Rp247 triliun.

Besarnya subsidi BBM itu yang dianggap mempersempit ruang fiskal pemerintah. Artinya, pemerintah akan kekurangan dana untuk program-program pembangunan seperti untuk Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar, pembangunan infrastruktur, hingga pembangunan tol laut.