TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia telah membentuk suatu kebijakan pengelolaan laut dengan berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang disebut Blue Economy. Blue Economy menekankan pentingnya pengelolaan laut berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi kemakmuran masyarakat.

"Blue Economy telah mendorong tumbuh dan berkembangnya industri baru yang berbasiskan laut seperti pembangkit listrik tenaga angin dan ombak, penambangan minyak dan gas laut dalam dan dasar laut, perikanan budidaya laut, dan marine biotechnology," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2014).

Implementasi Blue Economy di Indonesia meliputi promosi Good Ocean Governance, pengembangan wilayah Blue Economy, dan model investasi Blue Economy menuju penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien.

"Sebagai contoh kebijakan Blue Economy yang telah berhasil diimplementasikan di Indonesia adalah pengembangan wilayah Blue Economy di Pulau Lombok dan Nusa Penida, bekerja sama dengan Food and Agriculture Organization (FAO)," kata Sharif.

Sharif juga menyerukan untuk terus menguatkan komitmen bersama dan kerja sama internasional dalam mengembangkan Blue Economy serta penyusunan panduan dan rencana aksi regional pengembangan Sustainable Ocean Governance.

"Pengalaman menyatakan hanya melalui kerja sama yang erat, sumber daya laut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan, khususnya melalui investasi dan perdagangan, inovasi teknologi, dan kerja sama antar UKM," ujar Sharif.

Sebelumnya pertemuan tingkat menteri ini didahului oleh Blue Economy Forum pada tanggal 25 Agustus 2014 dan pertemuan Senior Officials pada tanggal 27 Agustus 2014. Selain menghadiri pertemuan tersebut, Sharif berkesempatan untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Administrator State Oceanic Administration, Mr Liu Cigui.

Kedua belah pihak membahas mengenai kerja sama bidang kelautan dan perikanan, termasuk rencana perpanjangan MoU Kerja Sama Kelautan RI-RRT.