Pengamat: Kunci Mencegah Kebocoran Migas, Jokowi Harus Naikkan Anggaran Keamanan TNI-Polri
Salah satu kunci mencegah kebocoran minyak dan gas, presiden terpilih Joko Widodo harus menaikkan anggaran pengamanan oleh TNI/Polri.
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Agung Budi Santoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga saat ini marak terjadi kegiatan pencurian migas dari pipa distirbusi yang dibocorkan. Kegiatan tersebut berupa ilegal tapping (pencurian minyak melalui pipa) dan ilegal drilling (pengeboran minyak ilegal).
Pengamat Keamanan dan Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi menilai beberapa cara bisa digunakan menghadapi para pelaku tindak ilegal migas. Salah satu cara yang dilakukan, saran Muradi, Jokowi sebagai presiden terpilih harus menambah anggaran TNI-Polri.
"Jokowi-JK harus meningkatkan anggaran TNI-POLRI secara bertahap," ujar Muradi, di Jakarta, Sabtu (11/10/2014)
Selama Jokowi memimpin negeri ini nanti, Muradi menyarankan agar pada tahun ketiga anggaran Polri harus capai Rp170 triliun. Sedangkan untuk anggaran TNI harus meningkat Rp200 triliun.
Meski masih jauh dari ideal, Muradi berpendapat hal itu bisa meningkatkan kegiatan keamanan di sektor industri hulu migas. Hal ini mengingat sektor migas menjadi tulang punggung perekonomian negara. "Anggaran harus naik hingga menyentuh anggaran ideal," papar Muradi. (Fajar Pratama)
