TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis Indonesia bakal lebih ramah ke depannya untuk menyambut investasi. Sebab, dalam waktu dekat pemerintah akan memangkas birokrasi, mempermudah perizinan dan tidak akan lagi berlama-lama dalam mengambil keputusan.

Pria yang akrab disapa JK ini mengatakan pemerintah juga akan membangun sistem yang lebih terpadu untuk merealisasikan hal tersebut. "Banyak yang mengeluhkan kualitas birokrasi, perizinan lama keluar. Kami mau lakukan perbaikan," katanya dalam sambutannya di acara dialog bisnis Uni Eropa-Indonesia 2014, di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2014).

Perbaikan tersebut salah satunya sudah ditunjukan melalui pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Langkah itu mau tidak mau diambil pemerintah, karena defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disebabkan subsidi yang tidak efektif selama bertahun-tahun.

"Pemerintah jadi makin efektif dalam menggunakan anggarannya. Lebih efektif membangun infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Lebih mudah bekerja sama dengan investor, karena pemerintahan yang efektif," ujarnya.

Subsidi BBM dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif. Seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia dan perbaikan kualitas pendidikan. Indonesia juga butuh membangun pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Dalam pembangunan-pembangunan itu terbuka peluang bagi para investor untuk mengambil peran.

"Kita ingin meningkatkan kualitas hidup. Kita butuh mobil lebih, pusat-pusat perbelanjaan butuh barang-barang, kami butuh tambahan lapangan pekerjaan," terangnya.

Indonesia dengan penduduknya yang lebih dari 250 juta orang kata JK adalah pasar yang besar. Selain itu ke depannya dalam Masyarakat Ekonomi Asean, produk-produk dari Indonesia akan dimudahkan melakukan penetrasi pasar Asean.