TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program konversi penggunaan bahan bakar minyak ke bahan bakar gas (BBG) terus berjalan.

PT Gagas Energi, anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk siap menggelontorkan dana 32 juta dolar AS untuk membangun 15 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas Compressor Natural Gas (SPBG CNG).

Direktur Utama PT Gagas Energi Indonesia Danny Praditya bilang, pembangunan 15 SPBG CNG ini adalah inisiatif perusahaan, bukan penugasan dari pemerintah. Meski, sebelumnya, PT Pertamina mendapat penugasan membangun 22 stasiun SPBG CNG dari pemerintah yang dananya berasal dari APBN-P 2015.

Dia menyatakan, ke-15 stasiun SPBG CNG itu akan dibangun di beberapa lokasi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Batam. Namun, tidak tertutup kemungkinan Gagas Energi juga akan membangun SPBG CNG di daerah-daerah lainnya di Indonesia. "Saat ini sudah dibangun beberapa, dan sisanya baru perencanaan," tegas dia ke KONTAN, Selasa (24/3).

Sejauh ini, PGN sudah memiliki 12 stasiun SPBG CNG yang sudah beroperasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Nantinya, Gas untuk SPBG CNG itu akan berasal dari alokasi gas yang sudah ditetapkan pemerintah untuk didistribusikan oleh PGN sebagai gas untuk transportasi pada tahun 2015 sebanyak 10,5 mmscfd.

Meski demikian, hingga kini perjanjian jual beli gas (PJBG) untuk kebutuhan stasiun CNG belum ditandatangani.

Informasi yang diperoleh Danny dari Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM mengindikasikan bahwa PJBG akan ditandatangani pada Mei 2015 ini. Nantinya gas untuk stasiun CNG itu bakal berasal dari lapangan gas milik ConocoPhilips di pulau Sumatra.

Lebih lanjut, dia menegaskan, saat ini harga gas untuk transportasi hanya Rp 3.100 per liter setara premium (lsp) tidak menarik pihak swasta untuk investasi ke SPBG CNG tersebut. "Kami meminta pemerintah untuk mengevaluasi harga BBG supaya menarik swasta membangun SPBG. Harga yang dia usulkan yakni Rp 4500 per lsp," ujar Danny yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan CNG Indonesia.

Selain itu untuk menarik pihak swasta ikut membangun SPBG adalah memberikan alokasi gas yang sama. Sehingga ada kesetaraan antara pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), I Gusti Ngurah Wiratmajda mengakui, harga tersebut memang masih murah, namun pemerintah bingung jika dinaikan daya beli masyarakat akan turun.(Agustinus Beo Da Costa, Pratama Guitarra)