TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan laporan keuangan hasil audit terhadap pengeluaran pemerintah pada tahun 2014.

Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, dari hasil pemantauan pihaknya, pemerintah sudah memenuhi kriteria transparansi fiskal. Hal itu didasari dari kriteria fiskal transperancy code (FTC) tahun 2014, yang diterbitkan International Monetary Fund(IMF).

Meskipun sudah dianggap memenuhi, Harry Azhar menegaskan bahwa masih banyak perbaikan yang harus dilakukan pemerintah. Terutama meningkatkan transparansi fiskal.

Dirinya menyarankan pemerintah harus melakukan, pertama harus mengungkapkan seluruh fasiltas pengeluaran pajak dan menyusun laporan statistik keuangan pemerintah (LSKP) berdasarkan data laporan keuangan dan konsisten antar tahunnya.

Menurut Harry Azhar melanjutkan, kedua pemerintah harus menjelaskan berbagai dampak perubahan kebijakan terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah katanya juga harus mengungkapkan dampak risiko fiskal tertentu.

"Risiko kesinambungan fiskan jangka panjang yang semakin tinggi, dan risiko kehilangan penerimaan negara dari sumber daya alam," kata Harry Azhar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, perbaikan itu agar pengelolaan keuangan negara menjadi lebih transparan. Sehingga BPK juga mendorong pemerintah mulai menyusun secara berkala laporan rancangan dan pencapaian kriteria transparansi fiskal.

"Dengan mengacu pada tiap praktik transparansi fiskal yang baik," katanya.