TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai pendanaan infrastruktur melalui mekanisme kerjasama swasta dan pemerintah (public private partnership/PPP) sulit dijalankan.

Hal tersebut diungkapkan Bambang dalam menanggapi Managing Di‎rector International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde yang mendukung pendanaan infrastruktur dengan skema PPP.

‎"PPP sebuah konsep bagus, tetapi sulit untuk diimplementasikannya, karena selama ini kami menciptakan konsep PPP yang terlalu ideal, hanya sedikit cerita suksesnya," ujar Bambang dalam acara Joint IMF-Bank Indonesia Conference, Jakarta, Selasa (2/9/2015).

Menurut Bambang, pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui PPP maka kedua belah pihak sama-sama memberikan dukungan dana untuk proyek yang dijalankan. Tetapi, ketika kedudukannya sama maka kedua belah pihak saling merasa lebih tinggi.

"Misalnya proyek pembangunan infrastruktur dibiayai pemerintah, maka kami yang mengendalikan sepenuhnya. Sedangkan dalam PPP, swasta dan pemerintah berdiri sejajar. Keduanya ingin menjadi bos," ujarnya.

Agar PPP ke depan berjalan dengan baik, maka pemerintah akan melakukan pengkajian kembali model pembiayaan tersebut. "Kami perlu meletakkan PPP dalam tingkat yang praktis, bukan ideal, harus efektif. proses transisi yang harus diselesaikan," ucapnya.