TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi menilai pemerintah harus mengevaluasi efektivitas kebijakan kapal ternak.

Ini karena Kementerian Perhubungan sebelumnya menilai operasi kapal pengangkut ternak sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak optimal karena sudah dua kali kapal kembali ke Jakarta dalam keadaan kosong tanpa muatan.

Misalnya, pada pelayaran tanggal 11 Desember 2015 lalu, kapal khusus ternak KM Camara Nusantara I yang semula ditargetkan dapat mengangkut 500 ekor sapi,m ternyata hanya membawa 353 ekor sapi.

Pada pelayaran ke Jakarta tanggal 9 Februari 2016, sebagian sapi yang diangkut sudah diturunkan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, sehingga sapi yang benar-benar masuk ke Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta berkurang menjadi hanya 300 ekor sapi.

Kurangnya muatan yang dibawa di dua pelayaran kapal ternak ini membuatnya tidak efektif untuk menurunkan harga jual daging sapi di tingkat pedagang di Jabodetabek.

Pemerintah sudah memberikan subsidi Rp 8 miliar untuk empat bulan untuk kapal ternak tersebut.  Biaya angkut setiap ekor sapi disubsidi Rp 500 ribu sehingga biaya angkut yang semula Rp 1,8 juta/ ekor sapi turun menjadi Rp 1,3 juta.

Dia mengingatkan, tujuan pemerintah mengadakan kapal ternak adalah untuk memotong mata rantai biaya tinggi. Terutama di transportasi dan targetnya dapat menurunkan harga daging sapi di pasar hingga Rp 75 ribu per Kg belum berhasil alias gagal. 

Hal ini disebabkan Sapi yang disediakan oleh kapal ternak hanya sebesar 1 persen dari kebutuhan pasar konsumen. Sehingga sama sekali tidak mampu menurunkan harga daging sapi.

"Pemberian subsidi pemerintah untuk kapal ternak ibarat melukis di awan, tidak bermanfaat apa-apa, inefisien, dan inefektif," ujarnya kepada Tribun, Kamis (11/2/2016). 

Subsidi itu bersumber dari uang rakyat maka setiap penggunaannya harus bermanfaat buat rakyat. Subsidi untuk kapal ternak kenyataannya tidak bermanfaat buat rakyat.

Menurutnya, jika pemerintah tetap menyediakan kapal ternak maka orientasinya adalah bisnis komersial, tidak boleh ada subsidi.

Sebaiknya imbuhnya, pemerintah membuat kebijakan yang mendekatkan sentra produsen dan konsumen sehingga mengurangi biaya transportasi.

Permintaan daging sapi terbesar di wilayah Jabodetabek, sekitar 65%. Seharusnya pemerintah membangun sentra-sentra produksi peternakan sapi di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan sekitarnya.

"Masih banyak hamparan tanah luas. Masih banyak peternak yang membutuhkan bantuan pemerintah. Lebih baik subsidi untuk biaya angkut direlokasikan untuk mensubsidi peternak rakyat melalui pendampingan dan penyuluhan dari pemerintah," tandasnya.